Andra Soni Raih Pemimpin Daerah Awards 2026 Bidang Infrastruktur

Jakarta|Eranews.id – Pemerintah Provinsi Banten kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Banten Andra Soni meraih Pemimpin Daerah Awards 2026 kategori Pembangunan Infrastruktur.

Penghargaan diterima Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mewakili Gubernur Andra Soni dalam acara yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam.

Trofi penghargaan diserahkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pemimpin Daerah Awards 2026 mengusung tema “Percepatan Pembangunan Daerah untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Apresiasi atas Pembangunan Infrastruktur Banten

Pemimpin Daerah Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, kepala daerah, aparat penegak hukum, serta institusi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kategori Pembangunan Infrastruktur, Pemprov Banten menjadi salah satu penerima penghargaan bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai wilayah Indonesia.

Daftar penerima yang dipublikasikan iNews Media Group mencantumkan Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Subang, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

Program Bang Andra Perkuat Konektivitas Desa

Salah satu program unggulan pembangunan infrastruktur Pemprov Banten adalah Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra.

Program tersebut dirancang untuk memperbaiki konektivitas wilayah perdesaan, membuka akses menuju pusat ekonomi, serta memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pelayanan publik.

Pada 2025, Pemprov Banten merealisasikan pembangunan 62 infrastruktur desa yang terdiri atas 61 ruas jalan dan satu jembatan dengan total panjang mencapai 67,87 kilometer.

Pembangunan diprioritaskan pada desa-desa yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi hasil produksi.

Program itu dilanjutkan pada 2026 dengan penanganan 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer. Pembangunan diarahkan untuk mengurangi keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Capaian tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Banten.

Ajukan 50 Ruas melalui Program IJD

Selain menggunakan APBD, Pemprov Banten memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan daerah.

Pada 2026, Gubernur Andra Soni mengajukan 50 ruas jalan di wilayah Banten agar ditangani melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi IJD 2025 yang mencakup sembilan ruas jalan dengan nilai pembangunan sekitar Rp101 miliar.

Pengajuan itu menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengurangi kesenjangan infrastruktur antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Pemprov Banten

Infrastruktur Harus Berdampak bagi Masyarakat

Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 menjadi dorongan bagi Pemprov Banten untuk melanjutkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya dipandang sebagai penyediaan infrastruktur fisik. Konektivitas yang baik juga berperan mempercepat mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, membuka akses pasar, serta mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Melalui program Banten Bagus dan Bang Andra, Pemprov Banten berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan dan industri, tetapi juga menjangkau desa serta wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan (rils).