Gubernur Banten Andra Soni Hadir di Kemenkeu, APPSI Tuntut TKD & DBH Tidak Dipangkas

Jakarta|Eranews.id — Gubernur Banten Andra Soni, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menghadiri undangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan ini merupakan upaya untuk menyampaikan aspirasi bersama pemerintah provinsi se-Indonesia terkait mekanisme Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah.

Menurut rilis resmi, Menteri Keuangan menyebut bahwa pertemuan terbatas tersebut akan berfokus pada dua isu utama: TKD dan DBH, sebagai instrumen penting dalam mendukung kesinambungan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Purbaya mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci semua agenda yang akan dibahas, tetapi meyakini bahwa TKD dan DBH adalah dua topik yang pasti akan muncul dalam dialog dengan para gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa gubernur menyuarakan keberatan terkait potensi pemotongan alokasi TKD. Misalnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah tidak setuju adanya pemotongan karena ancaman berkurangnya kapasitas belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, juga memperingatkan bahwa potongan terlalu besar akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai gaji pegawai (termasuk PPPK) dan operasional rutin pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bahwa alokasi TKD daerahnya diprediksi dipotong sekitar 25 % untuk tahun 2026.

Meski tak banyak dikutip dalam siaran media utama, kehadiran Andra Soni dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa Pemprov Banten ikut serta dalam gerakan kolektif provinsi lain untuk menyuarakan keberatan terhadap potensi pemangkasan transfer daerah.

Sumber internal dari Pemprov Banten menyebut bahwa Andra Soni menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pusat dan daerah agar kebijakan fiskal tidak melemahkan fungsi dasar pemerintahan di provinsi. (Catatan: belum ada kutipan resmi media yang merekam pernyataan Andra Soni).

Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa ia siap menerima masukan dari para gubernur dan akan menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi keuangan nasional dan daerah agar tetap berada dalam kerangka keadilan fiskal.

Menurut Purbaya, meskipun kritik muncul, setiap kebijakan akan diatur berdasarkan kondisi keuangan terkini agar tatanan fiskal pusat dan daerah tetap seimbang.

Dalam liputan terkait, disebutkan bahwa setidaknya 18 gubernur hadir langsung dalam pertemuan, sedangkan beberapa daerah diwakili dan ada yang tidak hadir.

Pertemuan hari ini berpotensi membuka dialog yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan fiskal tahun 2026. Jika pemangkasan TKD dilakukan secara massal, beban pembiayaan pembangunan daerah terutama di sektor infrastruktur dan kesejahteraan publik bisa sangat terasa.

Para gubernur kemungkinan akan meminta transparansi perhitungan pemotongan, batas maksimal potongan, dan skema kompensasi agar daerah tidak terguncang dalam menjalankan tugas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemprov Banten, melalui Gubernur Andra Soni, diharapkan akan memonitor hasil diskusi lebih lanjut dan menyampaikan posisi resmi kepada publik agar warga Banten memperoleh kepastian kebijakan fiskal di masa mendatang (rils).