Gubernur Banten Andra Soni Sampaikan Jawaban Fraksi dalam Rapat Paripurna Pembahasan APBD 2026

Serang|Eranews.id — Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terkait Penjelasan Nota Pengantar Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna digelar di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (20/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Masukan dari seluruh fraksi DPRD Banten menjadi energi penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan prioritas pembangunan. APBD tidak hanya soal angka, tetapi tentang memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Andra.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberi pandangan konstruktif, mulai dari isu pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menjaga transparansi serta efektivitas anggaran daerah.

Suasana rapat berlangsung serius namun komunikatif. Para pimpinan fraksi mencermati satu per satu penjelasan gubernur, terutama terkait arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.

Andra menambahkan bahwa APBD 2026 akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami membuka ruang dialog yang luas dengan DPRD sebagai mitra strategis. Tujuan kita sama: menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan memastikan anggaran bekerja efektif untuk rakyat Banten,” ungkapnya.

Rapat Paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi dan badan anggaran, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2026 (rils).