Ketika Korupsi Merampas Masa Depan Anak-anak Muara Enim
Ilustrasi Opini|Eranews.id -Setiap pagi, anak-anak di berbagai pelosok Kabupaten Muara Enim berangkat ke sekolah dengan membawa harapan. Ada yang diantar orang tuanya, ada yang menggunakan kendaraan umum, dan ada pula yang harus menempuh perjalanan panjang dari desa menuju sekolah. Mereka datang dari keluarga petani, buruh, pedagang kecil, pekerja tambang, pegawai, dan pelaku usaha mikro.
Di dalam tas mereka mungkin hanya terdapat beberapa buku, alat tulis, dan bekal sederhana. Namun, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar: harapan keluarga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Bagi keluarga sederhana, pendidikan bukan sekadar urusan nilai rapor. Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Pendidikan adalah harapan agar seorang anak tidak selalu mewarisi keterbatasan ekonomi orang tuanya. Pendidikan juga menjadi jembatan agar kekayaan alam Muara Enim kelak dapat dikelola oleh putra-putri daerah yang berpengetahuan, terampil, dan berintegritas.
Sayangnya, jalan menuju harapan tersebut belum selalu mulus.
Masih ada peserta didik yang harus belajar dengan sarana terbatas. Masih ada keluarga yang kesulitan membayar transportasi, membeli perangkat digital, atau menyediakan kuota internet. Masih ada sekolah yang memerlukan perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, jalan penghubung, dan fasilitas praktik.
Dalam keadaan seperti itu, korupsi bukan hanya persoalan hukum dan kerugian keuangan negara. Korupsi adalah persoalan kemanusiaan karena dampaknya dapat merampas kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Daerah Kaya dengan Tantangan Pendidikan
Muara Enim merupakan salah satu daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Muara Enim pada 2024 mencapai Rp116,72 triliun berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku. Ekonominya tumbuh 5,89 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun yang sama.
Akan tetapi, struktur perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 69,59 persen. Industri pengolahan menyumbang 9,78 persen, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 6,26 persen.
Data tersebut menggambarkan besarnya kekuatan ekonomi Muara Enim. Namun, kekayaan ekonomi suatu daerah belum tentu secara otomatis menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan.
Pertanyaan terpentingnya bukan hanya berapa besar nilai batu bara dan sumber daya alam yang dihasilkan, melainkan seberapa besar kekayaan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk sekolah yang layak, guru yang sejahtera, laboratorium yang berfungsi, akses internet yang merata, beasiswa bagi keluarga tidak mampu, dan kesempatan kerja bagi lulusan.
Di tengah besarnya kekuatan ekonomi daerah, rata-rata lama sekolah penduduk Muara Enim pada 2024 tercatat hanya 8,27 tahun. Artinya, secara rata-rata, penduduk belum menamatkan pendidikan sampai kelas IX SMP. BPS juga mencatat bahwa dari penduduk bekerja pada 2024, lulusan SMA/SMK mencapai 32,66 persen, lulusan SD 26,82 persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 8,65 persen.
Angka 8,27 tahun harus dibaca lebih dari sekadar statistik. Di balik angka itu terdapat anak yang mungkin berhenti sekolah karena jarak terlalu jauh. Ada peserta didik yang memilih bekerja untuk membantu orang tua. Ada keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan lanjutan. Mungkin pula terdapat anak berprestasi yang mengubur cita-citanya karena kesempatan yang tersedia tidak sebanding dengan kemampuannya.
Pada Agustus 2025, BPS mencatat 321,8 ribu penduduk Muara Enim bekerja. Dari jumlah tersebut, 125,5 ribu orang atau sekitar 39 persen hanya berpendidikan sekolah dasar, sedangkan pekerja berpendidikan perguruan tinggi sekitar 10 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode yang sama berada pada angka 4,13 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan Muara Enim bukan semata-mata menciptakan pekerjaan. Tantangannya adalah meningkatkan kualitas manusia agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi tenaga kerja berkeahlian rendah di tengah kekayaan alam daerahnya sendiri.
Infrastruktur Pendidikan Menentukan Masa Depan
Infrastruktur pendidikan tidak hanya berupa gedung sekolah. Jalan yang aman menuju sekolah adalah infrastruktur pendidikan. Jembatan yang dapat dilalui peserta didik merupakan infrastruktur pendidikan. Jaringan listrik dan internet adalah infrastruktur pendidikan. Demikian pula perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, sanitasi, air bersih, serta transportasi yang terjangkau.
Bagi peserta didik di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten, kondisi jalan dapat menentukan apakah mereka tiba tepat waktu atau terlambat. Bagi sekolah kejuruan, kelengkapan alat praktik menentukan apakah lulusan benar-benar memiliki keterampilan atau hanya memahami teori. Bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, akses internet menentukan apakah mereka dapat mengikuti perkembangan pembelajaran atau semakin tertinggal.
Ketika jalan rusak dibiarkan, biaya transportasi menjadi lebih mahal dan waktu perjalanan semakin panjang. Ketika fasilitas sekolah tidak terawat, proses pembelajaran terganggu. Ketika internet belum merata, peserta didik di desa harus berjuang lebih keras untuk memperoleh informasi yang mudah didapatkan peserta didik di wilayah perkotaan.
Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, dan transportasi tidak boleh dipisahkan dari kebijakan pendidikan. Anak-anak tidak mungkin memperoleh pendidikan berkualitas apabila perjalanan menuju sekolah saja masih menjadi perjuangan.
Korupsi Tidak Pernah Menjadi Kejahatan Tanpa Korban
Muara Enim memiliki pengalaman pahit yang seharusnya menjadi pelajaran bersama. KPK mencatat perkara suap dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang berkaitan dengan 16 paket proyek jalan tahun 2019. Perkara tersebut menjerat pejabat daerah dan berkembang melalui proses penindakan serta penyidikan KPK.
Perkara itu tidak boleh terus-menerus dipandang hanya sebagai rangkaian nama tersangka, persidangan, dan hukuman. Masyarakat harus melihat dampaknya secara lebih dalam.
Ketika anggaran proyek menjadi objek suap, masyarakat berisiko menerima infrastruktur yang tidak sebanding dengan uang yang dibelanjakan. Setiap rupiah yang diselewengkan berpotensi mengurangi mutu bahan, memperpendek usia jalan, mempersempit jangkauan pelayanan, atau menghilangkan kegiatan pembangunan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
Korupsi di bidang infrastruktur memang tidak selalu terjadi langsung di sekolah, tetapi dampaknya dapat sampai ke ruang kelas. Jalan yang kualitasnya berkurang dapat menjadi jalan yang setiap hari dilalui guru dan peserta didik. Jembatan yang tidak dibangun dapat memperpanjang perjalanan menuju sekolah. Anggaran yang bocor dapat menghilangkan kesempatan memperbaiki ruang kelas, membangun perpustakaan, menyediakan perangkat praktik, atau memberikan beasiswa.
Itulah sebabnya korupsi tidak pernah menjadi kejahatan tanpa korban.
Korbannya mungkin seorang anak yang harus melewati jalan berlumpur untuk pergi ke sekolah. Korbannya mungkin seorang guru yang terlambat mengajar karena akses jalan rusak. Korbannya mungkin lulusan SMK yang kurang menguasai keterampilan karena peralatan praktik tidak tersedia. Korbannya juga dapat berupa keluarga miskin yang harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar akibat buruknya konektivitas.
Korupsi tidak hanya mencuri uang negara. Korupsi mencuri waktu, kesempatan, rasa aman, kepercayaan masyarakat, dan masa depan generasi muda.
Kekayaan Alam Harus Menjadi Kekayaan Pengetahuan
Ketergantungan ekonomi Muara Enim pada sektor pertambangan perlu menjadi bahan renungan. Sumber daya alam mempunyai batas. Batu bara yang dikeruk hari ini tidak akan kembali tersedia dalam waktu singkat. Namun, ilmu pengetahuan dan kualitas manusia dapat terus tumbuh serta diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, pendapatan dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam harus digunakan untuk membangun sumber daya manusia. Kekayaan dari dalam tanah harus diubah menjadi kekayaan yang berada di dalam pikiran anak-anak Muara Enim.
Pendidikan harus mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan struktur ekonomi. Mereka tidak cukup hanya dipersiapkan menjadi pekerja tambang. Mereka perlu dibekali kemampuan di bidang teknologi, energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, pertanian modern, kewirausahaan, administrasi digital, industri kreatif, dan pengolahan produk lokal.
Pertumbuhan sektor jasa pendidikan Muara Enim pada 2024 mencapai 8,20 persen. Ini merupakan sinyal positif. Namun, pertumbuhan tersebut harus tampak dalam peningkatan mutu belajar, perluasan akses, relevansi kompetensi lulusan, dan pemerataan fasilitas antarsekolah.
Sekolah dan dunia usaha juga harus dipertemukan dalam kerja sama yang nyata. Perusahaan pertambangan, perkebunan, energi, dan industri pengolahan yang beroperasi di Muara Enim perlu mengambil peran lebih besar melalui beasiswa, kelas industri, tempat praktik kerja, sertifikasi kompetensi, pelatihan guru, serta penyediaan peralatan pembelajaran.
Tanggung jawab sosial perusahaan jangan berhenti pada bantuan seremonial. Kontribusinya harus diarahkan pada kebutuhan pendidikan yang terukur dan berkelanjutan.
Jangan Biarkan Anggaran Berhenti pada Laporan
Pencegahan korupsi dalam pembangunan pendidikan dan infrastruktur membutuhkan transparansi yang dapat dipahami masyarakat. Informasi anggaran tidak cukup hanya tersedia dalam dokumen formal yang sulit dibaca. Pemerintah daerah perlu menyajikan informasi yang sederhana mengenai nilai proyek, sumber anggaran, pelaksana, spesifikasi pekerjaan, waktu penyelesaian, dan kondisi hasil pembangunan.
Sekolah, komite sekolah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, dan warga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Masyarakat bukan pengganggu pembangunan. Masyarakat adalah pemilik manfaat sekaligus pihak yang menanggung akibat apabila pembangunan gagal.
Pengadaan sarana pendidikan juga perlu berbasis kebutuhan. Jangan sampai sekolah menerima barang yang tidak dibutuhkan, perangkat yang sulit digunakan, atau fasilitas yang tidak disertai biaya pemeliharaan. Setiap belanja pendidikan harus menjawab persoalan nyata dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.
Muara Enim juga perlu memperkuat pendidikan antikorupsi sejak sekolah. Namun, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan tentang kejujuran. Anak-anak akan sulit mempercayai nasihat mengenai integritas apabila mereka menyaksikan orang dewasa memperlakukan korupsi sebagai hal biasa.
Keteladanan pemerintah, pejabat publik, guru, orang tua, dan pemimpin masyarakat merupakan pendidikan antikorupsi yang paling kuat.
Pendidikan adalah Janji kepada Generasi Berikutnya
Pendidikan pada hakikatnya adalah janji satu generasi kepada generasi berikutnya: bahwa anak-anak akan memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik.
Janji itu harus diwujudkan melalui sekolah yang layak, guru yang berkualitas, jalan yang aman, akses digital yang merata, dan tata kelola anggaran yang bersih. Janji tersebut akan kehilangan makna apabila uang publik yang seharusnya membangun masa depan justru menjadi keuntungan pribadi segelintir orang.
Muara Enim tidak kekurangan sumber daya alam. Daerah ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar, masyarakat pekerja keras, kekayaan budaya, serta anak-anak dengan potensi luar biasa. Yang dibutuhkan adalah keberanian memastikan bahwa kemajuan ekonomi benar-benar kembali kepada rakyat.
Suatu hari, batu bara dapat berkurang dan tambang dapat berhenti beroperasi. Akan tetapi, apabila hari ini Muara Enim berinvestasi secara jujur pada pendidikan, daerah ini tidak akan kehilangan masa depannya.
Jangan biarkan anak-anak Muara Enim hanya menjadi penonton ketika kekayaan daerahnya diangkut keluar. Jangan biarkan mereka tumbuh di atas tanah yang kaya, tetapi menjalani kehidupan dengan kesempatan yang terbatas.
Bangunlah jalan yang membawa mereka ke sekolah. Bangunlah sekolah yang menuntun mereka menuju ilmu pengetahuan. Bangunlah ekonomi yang memberikan ruang bagi mereka untuk berkarya. Dan yang paling penting, bangunlah pemerintahan yang menjaga setiap rupiah uang rakyat sebagai amanah.
Sebab ketika korupsi mengambil anggaran pembangunan, yang dirampas bukan hanya uang negara. Yang dirampas adalah bangku sekolah, buku pelajaran, jalan menuju kelas, kesempatan memperoleh pekerjaan, dan mimpi anak-anak Muara Enim (red).
Oleh: Wahyu Mustajab, M.Pd
Mahasiswa S3 Pendidikan Ekonomi/Putra Daerah Muara Enim
Pos terkait
Baca juga
