PDIP Tanggapi Spekulasi Penggusuran Loyalis Jokowi dari Kabinet Presiden Prabowo

JAKARTA — Tudingan sejumlah pengamat mengenai langkah Presiden Prabowo Subianto yang disinyalir mulai melakukan “pembersihan” atau sterilisasi figur-figur loyalis Joko Widodo (Jokowi) dari jajaran kabinet menuai reaksi tajam. Dilansir dari Tribunnews, PDI Perjuangan (PDIP) menilai spekulasi soal penyapuan total ‘orang-orang Jokowi’ di lingkaran kekuasaan saat ini dinilai belum sepenuhnya tepat.

​Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa jika perombakan kabinet (reshuffle) disebut sebagai manuver menyingkirkan elemen pengikut Presiden ke-7 RI tersebut, realitas politik di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Menurutnya, gerbong yang terafiliasi dengan Jokowi masih sangat tebal di dalam pemerintahan.

​”Kalau itu kategori orang-orangnya Jokowi, kayaknya masih banyak tuh yang ada di kabinet dan lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo,” kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (4/10/2026).

​Melihat kenyataan tersebut, Andreas meyakini bahwa klaim mengenai hilangnya pengaruh atau sterilisasi figur loyalis Jokowi dari jajaran eksekutif terlalu berlebihan.

​”Jadi dibilang sterilisasi (pembersihan), kayaknya belum benar-benar bersih,” ujarnya.

​Menanggapi analisis pergeseran sejumlah posisi kementerian dan lembaga strategis—termasuk pergeseran Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP)—Andreas menekankan bahwa kadar ‘strategis’ tidaknya sebuah jabatan berada sepenuhnya di tangan Kepala Negara.

​”Kalau strategis atau tidak itu tergantung Presiden. Kalau Presiden mau, yang secara struktural strategis bisa menjadi biasa-biasa saja. Yang secara struktural biasa-biasa saja, bisa menjadi strategis,” jelas Andreas.

​PDIP memandang bahwa bongkar pasang posisi di jajaran pembantu presiden merupakan dinamika politik yang lumrah. Presiden memiliki wewenang konstitusional penuh yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam menentukan komposisi kabinetnya.

​”Sudah sering reshuffle jadinya memang terbiasa dengan sendirinya. Kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya, kapan saja bisa merombak kabinet, menambah atau mengurangi menteri, hingga (mengubah) jabatan-jabatan di sekitar kekuasaan kewenangan Presiden,” imbuhnya.