Prabowo Instruksikan Penyederhanaan Komisaris BUMN Perbankan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di BUMN sektor perbankan agar lebih efisien dan profesional. Pemerintah juga menyoroti stabilitas nilai tukar rupiah dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Jakarta | Eranews.id – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih efisien dan diisi oleh tenaga profesional. Kebijakan ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat manajemen BUMN serta meningkatkan kepercayaan pasar.
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Airlangga menambahkan, meskipun struktur komisaris dibuat lebih ramping, komposisinya tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank.
Beberapa posisi akan tetap diisi perwakilan dari kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian yang membidangi UMKM untuk bank seperti BRI.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang dari keuangan, dan misalnya untuk BRI tetap ada unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
Selain reformasi struktur komisaris BUMN, rapat terbatas juga membahas kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
“Rupiah berfluktuasi seperti biasa, tetapi secara fundamental ekonomi kita tetap kuat,” ujarnya.
Ia menyebutkan beberapa faktor pendukung stabilitas rupiah, termasuk ekspor yang solid, cadangan devisa yang kuat, serta neraca perdagangan yang positif. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) juga memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar.
“Kita punya ekspor bagus, cadangan devisa kuat, neraca perdagangan positif, dan kebijakan DHE sudah diterapkan. Ini memperkuat ketahanan ekonomi kita ke depan,” pungkasnya.
Penyederhanaan struktur komisaris BUMN perbankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme di sektor keuangan, sementara pemerintah terus memastikan stabilitas ekonomi nasional.
Pos terkait
Baca juga
