Presiden Prabowo Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa
Presiden Prabowo memimpin rapat percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih demi memperkuat ekonomi desa dan memutus rantai pasok panjang. Jakarta | Eranews.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Rapat ini membahas langkah percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dirancang untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mempersingkat rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa program pembentukan Koperasi Merah Putih menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini didukung oleh terbitnya regulasi resmi terkait percepatan pembentukan koperasi tersebut.
“Hingga sore ini sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari,” ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menjelaskan, koperasi ini akan memangkas rantai distribusi panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi juga akan berperan mendistribusikan kebutuhan vital masyarakat, termasuk pupuk, gas LPG, hingga bantuan pemerintah.
Koperasi Merah Putih nantinya akan bermitra dengan berbagai lembaga, seperti PT Pos Indonesia, dan menjadi agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
“Selain memangkas rantai distribusi, koperasi juga berfungsi mengurangi praktik rentenir, pinjaman online ilegal, dan tengkulak. Barang seperti pupuk bisa langsung dari pusat ke masyarakat melalui koperasi,” jelas Zulkifli.
Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai Menko Pangan, beranggotakan perwakilan kementerian dan pelaksana harian.
“Kami baru menerima pembentukan Satgas ini, yang akan memperkuat pelaksanaan program di lapangan,” tambahnya.
Presiden menargetkan Koperasi Merah Putih mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukungnya, pemerintah menyiapkan plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar per koperasi.
“Ini bukan bantuan hibah, tetapi plafon kredit usaha yang harus dikelola profesional. Keuntungan dari usaha koperasi digunakan untuk mengangsur pinjaman dari Himbara,” tegas Zulkifli.
Melalui program ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan serta alat strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, dan pinjaman daring ilegal.
Pos terkait
Baca juga
