AMRO Prediksi Utang Indonesia Capai 42% PDB pada 2029, Ini Peringatannya

Ekonomi|Eranews.id- ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia akan meningkat signifikan hingga mencapai 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029. Kenaikan ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas fiskal jika tidak diimbangi dengan langkah pengendalian yang tegas dari pemerintah.

Laporan bertajuk AMRO Annual Consultation Report: Indonesia-2025 menyebut bahwa lonjakan rasio utang dipicu oleh pelebaran defisit keseimbangan primer, tingginya biaya pinjaman, dan stagnasi pendapatan negara akibat batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025. Di sisi lain, belanja negara diprediksi terus meningkat, menciptakan tekanan fiskal yang kompleks.

“Struktur fiskal Indonesia perlu diperkuat melalui reformasi perpajakan dan efisiensi belanja. Jika tidak, risiko jangka menengah bisa meningkat,” demikian isi laporan AMRO.

Beberapa pengamat ekonomi membandingkan tren ini dengan krisis fiskal Sri Lanka pada 2022. Saat itu, rasio utang 42% PDB pada 2019 menjadi awal dari keruntuhan ekonomi dua tahun kemudian akibat lonjakan utang, inflasi tinggi, dan kegagalan kebijakan fiskal. Meski Indonesia dinilai memiliki fundamental ekonomi yang lebih solid, kelonggaran fiskal yang berkepanjangan tetap menjadi kekhawatiran utama.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rasio utang Indonesia masih dalam batas aman, yakni sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang menetapkan maksimal 60% terhadap PDB.

“Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang hati-hati dan terukur. Rasio utang kita relatif rendah dibandingkan negara-negara G20 dan ASEAN,” ujar Airlangga.

Namun demikian, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch mulai memantau lebih ketat arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan, termasuk konsistensi konsolidasi fiskal dan reformasi penerimaan negara.

Ekonom dari CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan pentingnya roadmap pengendalian utang yang realistis. “Jika tidak dilakukan reformasi struktural secara serius, utang akan menjadi beban yang merusak daya saing dan ketahanan ekonomi,” jelasnya.

Tahun 2030 dipandang sebagai momen kritis bagi Indonesia—apakah mampu menjaga disiplin fiskal dan menghindari middle-income trap, atau justru terjebak dalam spiral utang yang menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (red).