Sekda Banten Terima Audiensi Serikat Buruh, Sampaikan 6 Tuntutan Utama

Serang|Eranews.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, menerima audiensi sejumlah perwakilan serikat buruh yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (28/8/2025).

Audiensi berlangsung di aula Setda Provinsi Banten dengan didampingi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Septo Kalnadi, Kepala Biro Hukum Setda Banten, Hadi Prawoto, serta Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria. Turut hadir pula sejumlah perwakilan serikat buruh yang menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Sekda Deden Apriandi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan para buruh. Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemprov akan ditindaklanjuti, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan disampaikan sesuai prosedur.

“Insya Allah akan kita sampaikan. Apalagi kalau kita lihat, Pak Gubernur sangat terbuka dan menerima seluruh masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari buruh,” ujar Deden.

Dalam kesempatan itu, Deden juga langsung menghubungi Gubernur Banten Andra Soni melalui sambungan telepon. Melalui percakapan tersebut, Gubernur Andra menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung lantaran ada agenda di luar daerah.

“Nanti ke depan akan kita bicarakan lebih lanjut dalam forum yang lebih kecil agar pembahasan bisa lebih terfokus dan terarah,” kata Andra Soni dalam sambungan teleponnya.

Adapun dalam audiensi tersebut, serikat buruh menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:

1. Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah.

2. Penghentian PHK serta pembentukan Satgas PHK.

3. Reformasi pajak perburuhan.

4. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja tanpa Omnibus Law.

5. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.

6. Revisi UU Pemilu dan sistem pemilu.

Audiensi berjalan kondusif dengan harapan adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun pusat. Para perwakilan buruh menyampaikan bahwa mereka siap berdialog lebih lanjut demi tercapainya solusi yang adil bagi pekerja di Banten dan Indonesia secara umum (rils).