Sekolah Dipindah karena Tambang, Pemprov Malut Dikritik

Maluku|Eranews.id – Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memindahkan sebuah sekolah di kawasan terdampak aktivitas pertambangan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Alih-alih menghentikan aktivitas tambang atau memastikan keamanan lingkungan belajar, keputusan yang diambil justru memindahkan sekolah yang telah lebih dulu berdiri sebelum perusahaan tambang beroperasi di wilayah tersebut.

Keputusan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap hak pendidikan dan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak langsung oleh aktivitas industri ekstraktif. Sejumlah pihak menilai langkah pemerintah bukan menjadi solusi utama terhadap persoalan keselamatan dan keberlangsungan pendidikan, melainkan justru memberi ruang lebih luas bagi ekspansi perusahaan tambang.

Dalam berbagai sorotan publik, kebijakan pemindahan sekolah itu dianggap sebagai preseden yang mengkhawatirkan. Sebab, sekolah yang telah lama menjadi pusat pendidikan masyarakat lokal justru harus bergeser akibat keberadaan industri yang datang belakangan.

“Sekolah yang keberadaannya jauh lebih dulu dari perusahaan tambang justru dipindahkan demi memberi ruang bagi industri ekstraktif. Ini menunjukkan keberpihakan yang patut dipertanyakan,” demikian pandangan yang berkembang dalam kritik terhadap kebijakan tersebut.

Kritik juga diarahkan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dianggap gagal mengambil langkah tegas untuk menjamin keamanan warga dan peserta didik di sekitar wilayah pertambangan. Seharusnya, pemerintah lebih dahulu mengevaluasi dampak operasional tambang terhadap lingkungan pendidikan, keselamatan masyarakat, dan kualitas hidup warga sekitar sebelum mengambil keputusan relokasi.

Banyak pihak berpandangan bahwa masa depan pendidikan anak-anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Pemindahan sekolah tanpa penyelesaian terhadap akar persoalan justru dinilai mempertegas posisi pemerintah yang lebih mengakomodasi kepentingan industri dibanding hak dasar masyarakat.

Persoalan ini kembali membuka diskusi lebih luas mengenai konflik ruang antara sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan industri ekstraktif di daerah kaya sumber daya alam. Di satu sisi, investasi pertambangan dipandang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap masyarakat, ruang hidup, hingga akses pendidikan sering kali memunculkan persoalan serius yang membutuhkan keberpihakan kebijakan secara adil.

Hingga kini, publik masih menanti penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait alasan pemindahan sekolah, kajian dampak yang digunakan, serta langkah konkret untuk menjamin hak pendidikan anak-anak tetap terlindungi di tengah ekspansi industri pertambangan (red).