gambar ilustrasi
Jakarta|Eranews.id– Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Febrie menjalani pemeriksaan terkait dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan sejumlah aset, termasuk 74 kilogram emas dan uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah. Kejagung menyatakan Febrie ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK cabang Jakarta Timur.
Sebelumnya, Febrie diperiksa oleh penyidik Kejagung dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan setelah Kejagung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan TPPU. Perkara tersebut menelusuri asal-usul serta aliran aset yang ditemukan dalam penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat.
Kasus ini bermula dari temuan barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram dan uang tunai dalam jumlah besar. Barang bukti tersebut kemudian menjadi bagian dari penyidikan yang melibatkan aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap emas dan mata uang yang disita juga dilakukan untuk memastikan keaslian serta nilai barang bukti.
Kejagung sebelumnya telah membentuk Tim 9 untuk menangani pengembangan perkara yang berkaitan dengan pelimpahan kasus Febrie. Dalam prosesnya, penyidik menerbitkan sprindik khusus TPPU untuk mendalami dugaan pencucian uang dan menelusuri keterkaitan aset-aset yang ditemukan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Penempatan Febrie di Rutan KPK menjadi perhatian publik. Kejagung menjelaskan bahwa penahanan dilakukan di Rutan KPK karena Febrie sebelumnya pernah menangani sejumlah perkara besar ketika menjabat sebagai Jampidsus.
Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersebut, proses hukum terhadap Febrie memasuki tahap baru. Penyidik masih akan mendalami dugaan TPPU, termasuk menelusuri sumber dan aliran dana serta keterkaitan aset yang telah disita dengan perkara yang tengah ditangani.
Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang benderang asal-usul aset tersebut dan memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (red).