KPK Tetapkan Rektor dan Wakil Rektor Unsoed Tersangka Kasus PMB

Jakarta|Eranews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Selain keduanya, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut berlangsung pada periode 2025–2026 dan terbagi dalam tiga klaster.

Keenam tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Siaran pers resmi KPK

Enam Tersangka Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed

Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:

1. Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed;
2. Norman Arie Prayogo, Wakil Rektor III Unsoed;
3. Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik Unsoed;
4. Dian Mulia Wardhana, pihak swasta;
5. Adhi Wiharto, pihak swasta; dan
6. Mulyono, pihak swasta sekaligus keponakan Akhmad Sodiq.

KPK menyangkakan para tersangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Klaster Pertama: Dugaan Permintaan Rp650 Juta

Klaster pertama terjadi pada Agustus 2026. KPK menduga Norman Arie Prayogo, dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq, memerintahkan Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.

Nilai uang yang diminta mencapai Rp650 juta. Permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa.

Namun, calon mahasiswa yang bersangkutan tetap dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Orang tua calon mahasiswa tersebut kemudian meminta uangnya dikembalikan.

Menurut KPK, Dian dan Adhi tidak dapat langsung mengembalikan uang tersebut karena telah digunakan untuk keperluan mereka. Persoalan itu selanjutnya disampaikan kepada Norman.

Norman, dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq, kemudian diduga meminjam uang dari pihak swasta untuk mengembalikan dana kepada orang tua calon mahasiswa.

Pengembalian pinjaman dijanjikan melalui pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Paket pekerjaan tersebut dikerjakan perusahaan milik Mulyono. Pembayarannya kemudian diduga dialihkan kepada pihak swasta yang sebelumnya meminjamkan uang.

Klaster Kedua: Gratifikasi Rp680 Juta dan Pembelian Tanah

Klaster kedua berkaitan dengan penerimaan lain dalam seleksi mahasiswa baru jalur mandiri pada 2025 dan 2026.

KPK menduga Akhmad Sodiq memberikan arahan kepada Mulyono menggunakan kode, “jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih.”

Melalui pola tersebut, Mulyono diduga menerima gratifikasi sekurang-kurangnya Rp680 juta dari sejumlah orang tua calon mahasiswa baru. KPK menyebut Mulyono bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi Akhmad Sodiq.

Sebagian uang itu diduga digunakan untuk membeli tiga bidang tanah. Atas perintah Akhmad Sodiq, ketiga bidang tanah tersebut disebut diatasnamakan Mulyono.

Penyidik masih mendalami sumber dana, proses pembelian tanah, serta aliran uang kepada para pihak dalam klaster tersebut.

Klaster Ketiga: Penerimaan Rp1,12 Miliar dari Pengepul

Klaster ketiga melibatkan Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed.

KPK menduga Eko, dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq, berkomunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa. Pihak tersebut mengakomodasi sejumlah orang tua yang menginginkan anaknya diterima melalui jalur mandiri Unsoed.

Dalam komunikasi itu, Eko diduga melakukan tawar-menawar mengenai sejumlah uang atau “mahar” dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Setelah tercapai kesepakatan, Eko diduga menerima uang dari salah satu pengepul dengan nilai total mencapai Rp1,12 miliar selama periode 2025–2026.

Penerimaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Akhmad Sodiq. KPK menduga Akhmad selanjutnya memberikan akses user ID miliknya kepada Eko untuk memberikan persetujuan atau “klik” terhadap calon mahasiswa yang telah menyerahkan uang.

Nilai Rp1,12 miliar tersebut merupakan penerimaan pada klaster ketiga. Angka itu bukan jumlah keseluruhan dari ketiga klaster yang sedang disidik KPK.

Fakultas Perikanan dan Hukum Turut Didalami

KPK mengungkap dugaan transaksi dalam penerimaan mahasiswa baru tidak hanya berkaitan dengan Fakultas Kedokteran.

Berdasarkan dokumen yang ditemukan penyidik, dugaan praktik serupa juga teridentifikasi pada penerimaan calon mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Hukum.

Penyidik masih mengembangkan temuan tersebut untuk mengetahui jumlah calon mahasiswa yang terlibat, nilai uang yang diterima, pihak perantara, dan pejabat kampus yang diduga mempunyai peran.

KPK Sita Uang dan Saldo Rekening Rp764 Juta

Dalam rangkaian OTT dan pemeriksaan, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp665 juta serta saldo rekening sekitar Rp99 juta.

Dengan demikian, jumlah barang bukti berupa uang tunai dan saldo rekening yang diamankan mencapai sekitar Rp764 juta.

KPK masih menelusuri hubungan barang bukti tersebut dengan masing-masing klaster serta kemungkinan adanya penerimaan lain yang belum terungkap.

Orang Tua Calon Mahasiswa Tidak Jadi Tersangka

KPK tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa yang menyerahkan uang sebagai tersangka. Dalam klaster pemerasan, penyidik mempertimbangkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara orang tua calon mahasiswa dan pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

Kewenangan untuk memberikan persetujuan kelulusan berada pada pejabat tertentu di lingkungan universitas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena orang tua calon mahasiswa tidak memiliki posisi yang seimbang.

Sementara pada klaster gratifikasi, KPK menyatakan belum menemukan adanya kesepakatan atau permufakatan jahat dari orang tua calon mahasiswa. Uang diberikan setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus dan dikonstruksikan sebagai penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

Penyidikan perkara tersebut masih berjalan. KPK dapat memanggil saksi, menyita aset, menelusuri aliran dana, dan mengembangkan perkara apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Penetapan tersangka merupakan tahap awal proses hukum. Seluruh tersangka tetap memiliki hak membela diri dan harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (red).