Banten Maju: APBD 2025 Fokus pada Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama DPRD Banten foto by 📷 @tifandinata_ isitimewa Serang|Eranews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, fokus perencanaan APBD Tahun 2025 diprioritaskan pada empat poin Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema besar pembangunan kolaboratif yang inklusif memperkokoh masyarakat Banten yang modern dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Tema itu juga mensinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta disinergikan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Empat prioritas RKPD Tahun 2025, papar Al Muktabar, meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi; meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
“Selain itu Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 ini juga didasarkan pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional,” kata Al Muktabar saat menyampaikan Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kp3b Kota Serang, .
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama DPRD Banten foto by 📷 @tifandinata_ isitimewa Kamis (12/9/2024)
Dalam KEM-PPKF Nasional itu menyebutkan dukungan keuangan Provinsi Banten Tahun 2025 meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan proporsi mandatory spending infrastruktur bidang perumahan dan permukiman, dan perbaikan kembali tata kota, peningkatan rasio rata-rata belanja modal, insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan atau investor.
“Selain itu dalam KEM-PPKF nasional itu juga untuk penguatan wellbeing stunting, penguatan wellbeing kemiskinan, penguatan wellbeing pelayanan publik, serta percepatan konvergensi,” jelasnya (rilis).
Related posts
Baca juga
