Washington D.C. | Eranews.id – Dalam persaingan ketat pemilihan umum (Pemilu) AS, elektabilitas Presiden petahana Joe Biden mengalami penurunan signifikan. Hasil survei terbaru menunjukkan Biden hanya mendapatkan 41 persen suara.
Survei tersebut dilakukan oleh Reuters terhadap 992 warga AS. Hasilnya, pesaing utama Biden, Donald Trump, memperoleh 43 persen suara, unggul dua persen dari Biden.
Penurunan ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Biden dalam upayanya untuk terpilih kembali sebagai presiden.
Tantangan Berat bagi Biden
Penurunan elektabilitas ini merupakan pukulan bagi Biden yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu ekonomi, kebijakan luar negeri, dan krisis kesehatan. “Penurunan ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Biden saat ini,” kata seorang analis politik.
Donald Trump, mantan presiden yang berusaha kembali ke Gedung Putih, tampaknya berhasil memanfaatkan ketidakpuasan publik.
“Trump terus mengkritik kebijakan Biden, terutama di bidang ekonomi dan kesehatan, yang menjadi perhatian utama pemilih,” ungkap seorang ahli strategi politik.
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penurunan elektabilitas Biden termasuk inflasi yang tinggi, krisis energi, dan penanganan pandemi COVID-19.
“Kebijakan ekonomi Biden dianggap belum berhasil membawa perbaikan signifikan,” kata seorang ekonom.
Tim kampanye Biden menyatakan tetap optimis dan berfokus pada pencapaian kebijakan serta rencana masa depan.
“Kami yakin dengan program yang kami tawarkan untuk membawa perubahan positif bagi warga Amerika,” ujar juru bicara kampanye Biden.
Survei ini menunjukkan bahwa pemilih berharap adanya perubahan dan solusi konkret dari para kandidat.
“Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan,” kata seorang responden survei.
Dengan hasil survei ini, kedua kandidat diharapkan akan lebih agresif dalam kampanye mereka, berusaha meyakinkan pemilih bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk memimpin Amerika.
“Biden harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki citra dan kebijakan,” kata seorang pengamat politik.