Disaksikan KPK dan Kemendagri, Gubernur Andra Soni Pimpin Penandatanganan Komitmen Antikorupsi Lintas Daerah Banten dan Jawa Barat

Serang|Eranews.id — Gubernur Banten, Andra Soni, bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota serta pimpinan DPRD se-Provinsi Banten dan Jawa Barat resmi menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Prosesi penandatanganan komitmen tersebut berlangsung pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan krusial ini disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (P) Akhmad Wiyagus, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Setya Nugraha, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) KPK Ely Kusumastuti.

Turut hadir mendampingi acara tersebut Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wagub Jawa Barat Erwan Setiawan, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan dan Langkah Strategis Banten

Dalam keterangannya, Gubernur Andra Soni mengungkapkan bahwa komitmen pencegahan korupsi ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi seluruh program pembangunan yang telah berjalan selama dua tahun masa kepemimpinannya di Provinsi Banten.

Sejak beberapa hari terakhir, jajaran Pemprov Banten beserta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten telah mendapatkan pembekalan intensif, solusi, serta evaluasi komprehensif dari tim KPK dan Kemendagri.

“Kami bersama-sama membangun komitmen untuk menindaklanjuti berbagai evaluasi yang telah diberikan tidak lebih dari 30 hari dari sekarang,” tegas Andra Soni.

Penyamaan Persepsi Mewujudkan Pemerintahan Berintegritas

Gubernur menilai forum rapat koordinasi gabungan antar-provinsi ini sangat strategis dalam memperkuat komitmen, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah taktis guna menciptakan sistem pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Melalui sinergi ketat antara eksekutif, legislatif, lembaga pengawas keuangan, serta aparat penegak hukum, Pemprov Banten optimistis dapat meminimalkan celah korupsi pada sektor perencanaan APBD dan pengadaan barang/jasa daerah.