Serang, 6 Januari 2025 – Penjabat (Pj.) Gubernur Banten, A. Damenta, menggelar temu media di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (6/1/2025). Acara ini membahas berbagai isu strategis, termasuk tarif pajak di wilayah Banten.
Dalam kesempatan tersebut, A. Damenta menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk memastikan tarif pajak yang diterapkan di Banten sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan tetap mengedepankan prinsip keadilan,” ujarnya.
A. Damenta juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sedang mengkaji sejumlah kebijakan terkait tarif pajak untuk mendukung perekonomian daerah. Salah satu fokus utama adalah memberikan keringanan bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak pandemi. “UKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Kami akan mempertimbangkan insentif pajak agar mereka bisa terus berkembang,” tambahnya.
Selain membahas tarif pajak, A. Damenta menyinggung pentingnya digitalisasi sistem perpajakan di Banten. Menurutnya, adopsi teknologi akan mempermudah proses pembayaran pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi.
“Kami ingin memastikan bahwa pembayaran pajak menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi adalah langkah strategis yang akan kami dorong di tahun 2025 ini,” jelasnya.
Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan. Ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran demi menciptakan kebijakan yang inklusif.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan, perwakilan media, serta tokoh masyarakat. Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai pertanyaan dari awak media mengenai arah kebijakan pajak dan rencana strategis pemerintah provinsi.
Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak, terutama dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendapatan serta kebutuhan investasi infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan tarif pajak yang adil dan transparan diharapkan mampu menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (rilis)