Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Prorakyat di Sektor Perumahan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam kebijakan prorakyat di sektor perumahan, termasuk pembebasan biaya dan percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jakarta | Eranews.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar mengungkapkan bahwa Presiden meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara luas, terutama di daerah-daerah.
“Presiden meminta agar kebijakan prorakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari berbayar menjadi gratis, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025, dapat segera disosialisasikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh MBR,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga melaporkan perkembangan proyek Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower di kawasan tersebuttower 8, 9, dan 10telah rampung dan siap untuk diserahterimakan kepada pihak terkait.
Selain itu, ia memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total lebih dari 130 ribu unit rumah subsidi telah dibangun dan disalurkan dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.
Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun. Ia menegaskan bahwa rumah subsidi harus tetap berkualitas dan tidak merugikan masyarakat.
“Subsidi bukan berarti mengorbankan kualitas. Banyak contoh rumah subsidi yang berkualitas, dan yang tidak berkualitas harus segera diperbaiki karena akan merugikan rakyat,” tegas Maruarar.
Maruarar juga melaporkan progres pembangunan rumah bagi anggota TNI-AD dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun di berbagai wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Sementara itu, kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah.
Selain itu, rencana penyerahan kunci rumah bagi para guru akan dilakukan pada 25 Maret 2025. Sebanyak 20 ribu unit rumah telah disiapkan, dengan 250 unit akan diserahkan secara simbolis dalam acara tersebut di berbagai daerah, seperti Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar aset negara dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perumahan, termasuk lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara, serta eks BLBI.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja.
BP3 akan memastikan hunian berimbang, di mana setiap pengembang yang membangun satu rumah mewah wajib membangun dua rumah kelas menengah dan tiga rumah sederhana.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam sektor perumahan,” pungkas Maruarar.
Pos terkait
Baca juga
