Bersama KPK dan Kemendagri, Gubernur Andra Soni Perkuat Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Birokrasi Banten

Serang|Eranews.id— Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Penguatan tata kelola pemerintahan yang mencakup dimensi internal dan eksternal tersebut dinilai sebagai landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Pemprov Banten yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta BPKP Perwakilan Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Rabu (21/10/2026).

Gubernur Andra Soni memaparkan bahwa dimensi internal birokrasi berfokus pada keteladanan pimpinan, penguatan pengendalian internal, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pencegahan praktik gratifikasi.

Sementara itu, dimensi eksternal berorientasi pada pembangunan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang transparan, adil, responsif, serta bersih dari pungutan liar (pungli) maupun penyalahgunaan wewenang.

“Seluruh pimpinan perangkat daerah harus menjadi teladan dalam menjaga integritas, menolak gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan, mengelola konflik kepentingan, dan memastikan jajarannya bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Gubernur Andra Soni.

Integritas Adalah Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa integritas merupakan fondasi paling mendasar dalam setiap siklus pembangunan daerah. Menurutnya, ukuran keberhasilan suatu pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi anggaran belanja atau banyaknya proyek fisik yang dibangun.

Keberhasilan sejati, kata Andra Soni, ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat transparansi, akuntabilitas, serta seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Banten.

“Keberhasilan pemerintahan tidak semata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya infrastruktur fisik yang dibangun, tetapi dari kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan KPK RI, Kemendagri, BPKP Provinsi Banten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Banten guna menyelaraskan langkah pencegahan korupsi secara terpadu (rils).