Buka Rapat Pleno TPAKD 2026, Gubernur Andra Soni Dorong Literasi Keuangan

waktu baca 2 menit
Jumat, 30 Okt 2026 12:38 0 12 Redaksi

Serang|Eranews.id — Gubernur Banten, Andra Soni, secara resmi membuka Rapat Pleno Penetapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (30/10/2026).

Rapat pleno ini diselenggarakan guna mengevaluasi capaian program percepatan inklusi dan literasi keuangan daerah sekaligus menyelaraskan strategi kerja TPAKD bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, serta jajaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten.

Dalam arahannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau merupakan salah satu pilar utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif serta mengentaskan kemiskinan di Tanah Banten.

“Akses keuangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat produktif di pedesaan, adalah kunci utama mendorong kemandirian ekonomi daerah,” ujar Andra Soni.

Perkuat Pemberdayaan UMKM dan Mitigasi Pinjol Ilegal

Gubernur menggarisbawahi pentingnya peran TPAKD dalam menghadirkan inovasi program pembiayaan murah dan produktif, seperti perluasan kredit usaha rakyat (KUR) serta program pembiayaan melawan rentenir.

Selain itu, edukasi dan literasi keuangan masyarakat perlu terus diperluas hingga ke wilayah pelosok guna melindungi masyarakat dari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal serta investasi bodong yang merugikan.

“TPAKD harus hadir secara konkret memberikan solusi pembiayaan yang muatannya menyentuh kebutuhan para petani, nelayan, dan pelaku industri kreatif. Kita ingin masyarakat Banten makin melek keuangan dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal,” tegas Gubernur.

Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Inklusi Keuangan

Melalui penetapan program kerja TPAKD Provinsi Banten Tahun 2026 ini, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan instansi vertikal, perbankan, serta pemerintah kabupaten/kota.

Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan persentase inklusi keuangan daerah secara signifikan, memperkuat daya saing usaha mikro, serta mendukung terwujudnya visi Banten yang maju, mandiri, dan sejahtera.

LAINNYA