Wapres Gibran Perintahkan Buka Gerbang Istana untuk Demonstran, Massa Pilih Orasi di Luar

Jakarta|Eranews.id — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan sikap terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat dengan memerintahkan pembukaan gerbang Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (09/11/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memfasilitasi perwakilan massa aksi unjuk rasa agar dapat berdialog secara langsung di dalam kompleks istana.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres), Al Muktabar, menyatakan bahwa Wapres Gibran sangat menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat yang merupakan bagian dari pilar demokrasi.

“Pertama, kita dalam hal ini, Bapak Wakil Presiden menghormati hal-hal yang apa, disampaikan sebagai aspirasi masyarakat, saudara-saudara kita di sore hari ini tanggal 9 November 2026 dan masih kita dengarkan orasi yang disampaikan dan tentu itu aspirasi,” ujar Al Muktabar di Istana Wapres, Jakarta.

Istana Siapkan Ruangan Khusus untuk Perwakilan Massa

Al Muktabar menjelaskan, instruksi pembukaan gerbang yang sebelumnya sempat tertutup merupakan bentuk tindak lanjut langsung dari arahan Wapres Gibran untuk menciptakan ruang komunikasi yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat. Pihak istana bahkan telah menyiapkan ruangan khusus guna menerima perwakilan demonstran.

Namun demikian, massa aksi yang diperkirakan berjumlah 30 hingga 40 orang tersebut belum berkenan memenuhi undangan untuk masuk dan melakukan tatap muka secara langsung di dalam ruangan yang telah disediakan.

“Istana Wakil Presiden menyiapkan tempat, namun demikian saudara-saudara kita belum berkenan untuk secara bersama tatap muka menyampaikan aspirasi,” ungkap Al Muktabar yang sempat turun langsung menemui para demonstran di depan gerbang.

Meski perwakilan massa memilih untuk tetap melanjutkan aksinya di luar, pihak Istana Wapres memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disuarakan tetap didengar dengan baik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam merespons dinamika publik secara transparan dan akomodatif (red).