Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri kepada Presiden Prabowo

Jakarta|Eranews.id — Dinamika politik nasional kembali mencatatkan perkembangan penting. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers resmi yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Pertemuan Tertutup Bahas Dinamika MK dan MA

Dalam konferensi persnya, Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan krusial tersebut dilaporkan memakan waktu kurang lebih 2,5 jam.

Prasetyo mengungkapkan, dalam kesempatan itu Wapres Gibran menyampaikan niatannya untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk respons terhadap berbagai dinamika yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan sejumlah keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan.

Istana Luruskan Isu Penolakan

Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik pasca-pertemuan tersebut, pihak Istana melalui Mensesneg turut memberikan klarifikasi tegas guna meluruskan informasi yang keliru. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niatan pengunduran diri yang disampaikan oleh wakil presidennya.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjutnya.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses dan tindak lanjut dari dinamika ketatanegaraan ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (red).