120 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Wapres Gibran

Jakarta|Eranews.id — Eskalasi politik di Kompleks Parlemen Senayan mencapai puncaknya. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik di DPR RI secara resmi menandatangani usulan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik legalitas ijazah dan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah politik tersebut digulirkan setelah mayoritas perwakilan fraksi menilai Wakil Presiden Gibran terbukti tidak memenuhi syarat administratif pencalonan wakil presiden, merujuk pada pertimbangan hukum serta rangkaian putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pertimbangan ketatanegaraan tersebut, DPR menilai perlu mengambil langkah konstitusional menuju proses pemakzulan wakil presiden.

Pimpinan rapat koordinasi antar-perwakilan fraksi, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa, mengonfirmasi langsung penerimaan dokumen usulan HMP tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan Mustofa di hadapan awak media.

Peta Sebaran Dukungan Fraksi di DPR RI

Pengajuan HMP ini mendapat dukungan lintas fraksi dengan rincian jumlah anggota pengusul sebagai berikut:

• Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 orang

• Partai NasDem: 19 orang

• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 orang

• Partai Demokrat: 18 orang

• PDI Perjuangan (PDIP): 14 orang

• Partai Golkar: 11 orang

• Partai Gerindra: 11 orang

• Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang

Segera Dibawa ke Bamus dan Rapat Paripurna

Saan Mustofa menjelaskan bahwa berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat ini akan segera dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk selanjutnya dibacakan dan diproses resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

Pimpinan DPR mengonfirmasi bahwa Rapat Paripurna untuk memproses usulan HMP ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.

“Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” tegas Saan.

Sesuai mekanisme ketatanegaraan, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan tahapan tertinggi dalam hak pengawasan DPR yang dapat berujung pada penyampaian rekomendasi pemakzulan (impeachment) kepada Mahkamah Konstitusi.