Wujudkan Tata Kelola Transparan, Gubernur Banten Andra Soni Tampil pada Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026

Jakarta|Eranews.id — Gubernur Banten, Andra Soni, secara langsung menyampaikan pemaparan komitmen dan inovasi transparansi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Ajang pemaparan tingkat nasional yang diinisiasi Komisi Informasi Pusat tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Banten ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perkuat Komitmen Keterbukaan dan Layanan Informasi Digital

Dalam sesi presentasi di hadapan tim penguji independen dan jajaran Komisi Informasi, Gubernur Andra Soni memaparkan berbagai langkah strategis serta terobosan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Banten. Penguatan infrastruktur digital, perluasan saluran kanal pengaduan publik, hingga penyediaan layanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi poin utama keberhasilan penguatan KIP di Banten.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat (public trust) serta mewujudkan pemerintahan Banten yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Andra Soni di sela-sela kegiatan.

Melalui integrasi teknologi dan transparansi anggaran, Pemprov Banten terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualifikasi sebagai Badan Publik “Informatif”—predikat tertinggi dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik secara nasional.

Dorong Inovasi Inklusif dan Partisipasi Publik

Di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, keterbukaan informasi publik diposisikan sebagai instrumen vital untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.

Kegiatan uji publik ini menjadi tahap krusial sebelum Komisi Informasi Pusat menetapkan anugerah pemeringkatan keterbukaan informasi bagi seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2026 (rils).