Tegakkan Komitmen Reformasi Internal, Polri Jatuh Sanksi PTDH kepada Terduga Pelanggar AS dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta|Eranews.id — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengambil langkah tegas dalam penegakan disiplin internal. Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026), Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar berinisial AS.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengungkapkan bahwa sidang KKEP tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pelanggaran berat berupa penyalahgunaan wewenang. AS dinilai menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” tegas Irjen Pol Johnny Isir dalam keterangannya.

Proses Persidangan dan Hak Banding Terduga Pelanggar

Sidang etik yang berlangsung maraton sejak pukul 09.00 hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta jajaran anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan tersebut, AS dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH. Menanggapi putusan ini, pihak terduga pelanggar menggunakan haknya untuk mengajukan banding, yang nantinya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme internal kepolisian.

Kehadiran Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, S.H., dalam persidangan turut memastikan bahwa seluruh rangkaian proses berjalan secara objektif, transparan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dari seluruh pihak yang terlibat.

Pengusutan Lanjutan dan Penanganan Perkara Lain

Selain penegakan kode etik terhadap AS, Polri memastikan bahwa proses hukum terkait dugaan perkara lain yang menjadi sorotan publik—termasuk dugaan makar dan jaringan illegal tapping—terus berjalan di bawah koordinasi Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Kapolri sebelumnya telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim untuk mendalami berbagai informasi terkait, termasuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan saksi.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelas Johnny.

Polri berkomitmen untuk terus melanjutkan pembenahan internal secara konsisten dan transparan, serta menjadwalkan sidang KKEP lanjutan bagi personel lain yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum maupun kode etik profesi (red)