Foto: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)
Jakarta|Eranews.id — Dinamika politik dan ketatanegaraan di tingkat pusat semakin bereskalasi tinggi. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan resmi mengajukan dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Surat pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dilaporkan diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) sore.
Langkah pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah gelombang tekanan politik yang semakin terkonsolidasi di DPR RI. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI yang mewakili delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menginisiasi proses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden.
Pengusulan HMP tersebut disepakati dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa serta dihadiri pimpinan fraksi parpol di Kompleks Parlemen. Rincian dukungan lintas fraksi tersebut terdiri dari:
PKS: 28 orang
Partai NasDem: 19 orang
PKB: 18 orang
Partai Demokrat: 18 orang
PDIP: 14 orang
Partai Golkar: 11 orang
Partai Gerindra: 11 orang
PAN: 1 orang
Mayoritas fraksi pengusul menyatakan bahwa keterpenuhan syarat administrasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak lagi sah, merujuk pada perkembangan putusan peradilan tertinggi.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memutuskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan dalam syarat pendaftaran Pilpres 2024 dinyatakan batal/tidak sah. Hal tersebut memperkuat pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam risidangnya tidak menemukan bukti fisik keabsahan ijazah setara SMA di luar negeri.
Rangkaian perkembangan ini berlanjut dari pertemuan awal antara Gibran dan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026), sebelum akhirnya bermuara pada penyerahan berkas fisik pengunduran diri di Lanud Halim Perdanakusuma. Mekanisme selanjutnya akan mengikuti prosedur hukum dan hukum tata negara yang berlaku (red).