Jejak Manipulasi di Balik Akuisisi Lahan PT BSM: Saksi Ungkap Praktik Tanda Tangan Materai Kosong dan Janji Palsu
MUARA ENIM – Sidang sengketa lahan perdata Nomor 17/Pdt.G/2026/PN.Mre di Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Senin (9/11/2026), menjadi momen krusial yang membongkar praktik akuisisi lahan yang diduga cacat prosedur dan minim transparansi oleh PT Berkat Sawit Mandiri (BSM). Dua saksi kunci yang dihadirkan oleh pihak Tergugat II, Imam Mahdi, justru memberikan kesaksian yang secara signifikan memperkuat posisi Penggugat, M. Suhaimi, serta mengindikasikan adanya pelanggaran prinsip itikad baik (good faith) dalam proses pembebasan lahan.
Di bawah pimpinan Ketua Majelis Hakim Mgs. Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., bersama anggota Dr. Rangga Lukita Desnata dan Shunita Laxmi Dewi, S.H., persidangan ini menyoroti bagaimana mekanisme sosialisaasi dan pembayaran ganti rugi lahan tidak berjalan sesuai koridor hukum yang sehat. Sementara Penggugat hadir didampingi kuasa hukum, pihak PT BSM dan Imam Mahdi diwakili tim hukum mereka, meski sejumlah tergugat dan turut tergugat lain tidak hadir.
Praktik “Blank Cheque” dan Absennya Transparansi Harga
Kesaksian saksi pertama, Ropa’i, menyingkap modus operandi yang mencurigakan saat sosialisasi di Kantor Desa Menanti. Ia mengungkapkan bahwa perwakilan PT BSM—yang melibatkan nama-nama seperti Yogi Prabowo, Irhamnudin, Harpian Hadi (alias Cik Mad), Edi, serta Notaris—tidak pernah membahas harga tanah secara terbuka. Diskusi hanya berkisar pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan iming-iming prioritas penerimaan karyawan tetap.
Yang lebih memprihatinkan, Ropa’i menyatakan bahwa para pemilik lahan dipaksa menandatangani surat di atas kertas bermaterai yang masih kosong. Dokumen-dokumen ini, termasuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT), diklaim diurus oleh Irhamnudin dan Mudestom (Ketua BPD).
“Saya protes saat itu. Mengapa harus tanda tangan di atas materai kosong? Jawaban Notaris saat itu dalihnya ‘tidak sempat mengetik’, dan ini untuk surat kuasa pencairan di Bank Mandiri Baturaja. Padahal sebelumnya dijanjikan pembayaran tunai di kantor desa,” ungkap Ropa’i dengan nada kecewa.
Ropa’i melepaskan lahannya seluas kurang lebih satu hektar seharga Rp51 juta via transfer dari Saparudin, jauh di bawah harga pasar. Ia merujuk pada data kompensasi lahan untuk proyek strategis nasional seperti Jalan Tol dan Pertamina di wilayah Lubai yang mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hektar. “Jika saya tahu PT BSM akan ingkar janji, tanah saya tidak akan saya jual. Saya tertipu oleh janji pekerjaan tetap dan bonus Rp10 per kilogram sawit,” tegasnya.
Transaksi Tertutup dan Ingkar Janji Korporasi
Senada dengan Ropa’i, saksi kedua, Joko Suprianto, juga mengonfirmasi pola serupa. Joko menjual lahan seluas kurang lebih satu hektar seharga Rp46 juta. Proses pembayarannya dilakukan secara tertutup di Bank Mandiri Baturaja, di mana ia dipanggil satu per satu ke dalam ruangan bersama tiga orang, termasuk Notaris, dan menerima uang tunai dalam amplop.
Joko, yang merupakan tetangga kebun dari Penggugat M. Suhaimi di sekitar Danau Tais, mengakui menandatangani dokumen di atas materai kosong sesuai arahan Notaris. Motivasi utamanya sama: janji prioritas pekerjaan yang hingga kini tidak pernah terwujud.
Fakta lapangan menunjukkan adanya kolaborasi antara oknum perangkat desa dan elit lokal dalam menekan harga tanah. Kesaksian mengungkap bahwa Kepala Desa Menanti, bersama Irhamnudin, Mudestom (Ketua BPD), dan Harpian Hadi, turut berperan dalam memberikan iming-iming tersebut. Ketika saksi menawarkan harga wajar Rp500 juta per hektar, tawaran itu ditolak dengan alasan akan diberikan kompensasi non-tunai berupa pekerjaan dan bonus produksi. Kenyataannya, iming-iming tersebut hanyalah ilusi untuk mendapatkan aset berharga dengan harga murah.
Krisis Due Diligence dan Akuntabilitas Publik
Terbongkarnya fakta-fakta ini mengangkat pertanyaan fundamental mengenai standar kehati-hatian (due diligence) dan etika bisnis PT BSM. Proses pembebasan lahan yang ditandai dengan ketidaktransparanan harga, penggunaan dokumen kosong, dan transaksi tertutup di ruang privat, bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Publik kini menyoroti peran ganda Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan warga, namun justru terlihat fasilitatif terhadap kepentingan korporasi. Ketidakjelasan dokumen dan absennya negosiasi harga yang wajar mengindikasikan adanya asimetri informasi yang dimanfaatkan untuk merugikan pemilik lahan asli.
Persidangan ini bukan sekadar sengketa perdata biasa, melainkan ujian bagi penegakan hukum terhadap praktik korporasi yang sering kali menempatkan rakyat kecil sebagai korban eksploitasi aset. Masyarakat menunggu putusan hakim yang adil, tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa ini, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi korporasi dan makelar tanah yang beroperasi di area abu-abu hukum.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan dari seluruh pihak.
Pos terkait
Baca juga
