Berapa Harga Demokrasi Lokal?
Abdul Halik (Dosen FEB di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Opini|Eranews.id – Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang berdasarkan pada efisiensi anggaran. Dalam logika ini, Pilkada langsung diperlakukan sebagai pos pengeluaran yang mahal dan karenanya layak dipangkas. Namun, jika diuji menggunakan cost-benefit analysis (CBA) yang lazim digunakan dalam perumusan kebijakan publik, argumen efisiensi tersebut justru menunjukkan kekeliruan metodologis.
Kebijakan tidak dinilai semata dari besarnya biaya (cost) yang dikeluarkan negara, melainkan dari perbandingan antara biaya tersebut dan keseluruhan manfaat (benefit) yang dihasilkan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Masalah dalam wacana efisiensi Pilkada adalah kecenderungan memperlakukan biaya demokrasi sebagai angka pasti, sementara manfaatnya diabaikan karena sulit diukur secara kuantitatif.
Pilkada langsung memang memerlukan anggaran besar. Namun, biaya ini harus dibaca sebagai investment cost untuk menghasilkan manfaat publik berupa legitimasi politik, partisipasi warga, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Manfaat semacam ini tergolong intangible benefits yang meskipun tidak mudah dimonetisasi, tetap memiliki nilai ekonomi dan sosial. Sebaliknya, penghapusan Pilkada langsung sering kali dipromosikan seolah-olah mampu menurunkan total biaya politik. Padahal, CBA mengajarkan bahwa pengurangan biaya formal dapat memunculkan hidden costs yang lebih besar. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi meningkatkan biaya transaksi politik yang tersembunyi, seperti negosiasi elit, mahar politik, dan praktik rente yang tidak tercatat dalam anggaran negara.
Biaya semacam ini justru jauh lebih mahal per unit keputusan politik. Ketika kepala daerah lebih bergantung pada dukungan elite DPRD dibandingkan pada warga, risiko kebijakan yang tidak efisien dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik juga meningkat. Kegagalan kebijakan akibat rendahnya akuntabilitas merupakan negative externality yang harus dihitung sebagai biaya sosial. Selain itu, pendekatan efisiensi anggaran Pilkada sering kali bersifat short-term oriented. CBA yang baik justru menuntut evaluasi manfaat dan biaya dalam jangka panjang (long-term horizon). Demokrasi lokal yang partisipatif menciptakan mekanisme koreksi kebijakan melalui pemilu. Ketika mekanisme ini dilemahkan, biaya kesalahan kebijakan meningkat karena hilangnya sanksi dari warga.
Kekeliruan lain dalam narasi efisiensi adalah kegagalan membandingkan alternatif kebijakan secara setara. Jika tujuan utamanya adalah efisiensi fiskal, CBA mengharuskan negara mengevaluasi berbagai opsi penghematan lain yang tidak mengurangi hak politik warga, seperti penataan ulang anggaran birokrasi, pembatasan belanja non-prioritas, atau penguatan pengawasan dana kampanye. Menghapus Pilkada langsung tanpa mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut merupakan pelanggaran prinsip dasar CBA.
Penggunaan argumen efisiensi anggaran untuk membenarkan penghapusan Pilkada langsung bukanlah penerapan cost-benefit analysis yang utuh, melainkan seleksi sepihak atas komponen biaya sambil menutup mata terhadap manfaat dan biaya sosial yang lebih luas. Dalam demokrasi, tidak semua yang mahal adalah pemborosan, dan tidak semua penghematan menghasilkan efisiensi (red).
Oleh: Abdul Halik (Dosen FEB di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Pos terkait
Baca juga
