Dipecat Tidak Hormat Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding

waktu baca 2 menit
Rabu, 18 Nov 2026 06:51 0 22 Redaksi

Jakarta|Eranews.id— Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan tegas tersebut dijatuhkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melakukan perbuatan tercela terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menanggapi putusan sidang kode etik tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan menempuh upaya hukum banding.

Mekanisme Pembentukan Komisi Banding Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa pengajuan banding merupakan hak terperiksa yang mekanismenya telah diatur secara jelas dalam regulasi internal kepolisian. Polri pun akan segera membentuk komisi banding untuk memproses permohonan tersebut.

“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” jelas Brigjen Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Penegakan Disiplin dan Kode Etik Internal

Langkah pemecatan serta pemrosesan mekanisme banding sesuai ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ini menegaskan komitmen institusi Polri dalam menegakkan aturan disiplin dan kode etik profesi secara transparan serta akuntabel.

Proses persidangan komisi banding nantinya akan mengkaji seluruh berkas memori banding yang diajukan oleh Irjen Eko Hadi Santoso sebelum mengambil keputusan final yang mengikat secara administratif di lingkungan Polri (red).

LAINNYA