Abraham Garuda Laksono Paparkan Strategi Membenahi Bangsa di KTD GMNI Tangerang Tangerang|Eranews.id — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, memaparkan strategi berpikir sistematis untuk membenahi persoalan bangsa dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang.
Kegiatan bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” tersebut berlangsung di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Abraham mengajak para kader GMNI mengembangkan pola pikir kritis, logis, terstruktur, dan berbasis data. Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan agar mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menyusun solusi yang terukur dan dapat diterapkan.
Salah satu pendekatan yang dibahas ialah algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik, yakni metode penyelesaian masalah melalui tahapan yang sistematis.
Sembilan Langkah Membenahi Bangsa
Abraham menjelaskan sembilan tahapan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan persoalan. Tahapan tersebut meliputi observasi, mendefinisikan masalah, memecah persoalan menjadi bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, merancang solusi, menguji solusi, menerapkan solusi, memantau pelaksanaan, serta melakukan koreksi berdasarkan hasil evaluasi.
Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami akar persoalan sebelum menentukan kebijakan. Setelah diterapkan, solusi juga perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dan memastikan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
Dengan pola pikir tersebut, kader mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan tradisi berpikir yang tidak berhenti pada kritik, tetapi juga menghasilkan alternatif penyelesaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Belajar dari Singapura dan Why Nations Fail
Dalam pembahasan mengenai pembangunan, Abraham mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sebagai bahan pembelajaran. Ia menyoroti pentingnya pendidikan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah.
Abraham juga merujuk buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang membahas peran institusi politik dan ekonomi yang inklusif dalam mendorong kemajuan suatu negara.
Institusi yang inklusif membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan. Karena itu, kemajuan bangsa perlu dinilai tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan akses dan kesempatan yang tersedia bagi masyarakat.
Marhaenisme dan Keberpihakan kepada Rakyat Kecil
Abraham turut mengaitkan pembangunan dengan Marhaenisme yang diperkenalkan Bung Karno. Perspektif ini menempatkan rakyat kecil sebagai salah satu perhatian utama dalam perjuangan politik dan pembangunan nasional.
Pembangunan, dalam kerangka tersebut, perlu mendorong kemandirian, produktivitas, serta kesempatan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Penurunan kemiskinan, penguatan daya beli, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah menjadi aspek penting dalam menilai hasil pembangunan.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik
Dalam materi yang disampaikan, Abraham juga menawarkan empat perspektif untuk menguji kebijakan publik, yaitu Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.
Perspektif Marhaen digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan kepada rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles menekankan kepentingan bersama atau common good sebagai orientasi kebijakan.
Sementara itu, pemikiran James Madison menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Adapun perspektif Karl Popper menekankan keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan koreksi apabila kebijakan tidak berjalan efektif.
Keempat perspektif tersebut dapat menjadi landasan bagi kader mahasiswa untuk menilai kebijakan secara kritis sekaligus mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kaderisasi untuk Memperkuat Ideologi Pancasila
KTD GMNI Kota Tangerang menjadi ruang penguatan karakter dan pemahaman ideologi bagi para kader. Melalui materi tersebut, Abraham mengajak mahasiswa menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kemampuan menganalisis persoalan dan merumuskan solusi.
Pemahaman ideologi tidak cukup berhenti pada penguasaan konsep. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam sikap, cara berpikir, serta tindakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan ideologi dan kemampuan berpikir sistematis, kader GMNI diharapkan dapat mengambil peran lebih konkret dalam merespons persoalan sosial, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan pembangunan yang adil serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)