Gibran Minta Evaluasi Menyeluruh MBG Usai Kasus Batang
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, saat hendak bertolak menuju Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026)(Sekretariat Wakil Presiden RI) Kabupaten Batang|Eranews.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Evaluasi harus mencakup seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai pemenuhan standar higiene, waktu pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” kata Gibran, Senin (28/9/2026).
Tinjau Langsung Penanganan Korban
Gibran bertolak menuju Kabupaten Batang pada Senin pagi untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan berjalan optimal.
Ia kemudian meninjau pasien yang menjalani perawatan di RSUD Limpung serta berdialog dengan korban, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah.
Gibran menegaskan korban yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan pulih.
Pasien yang sebelumnya diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujarnya.
Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan
Gibran memastikan seluruh biaya pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan korban tidak boleh membebani keluarga.
Pemerintah meminta mekanisme pembiayaan diterapkan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien, baik rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Batang sebelumnya juga telah memastikan biaya perawatan dan pengobatan korban ditanggung pemerintah daerah. Ketersediaan tempat tidur, tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, dan ambulans turut disiapkan untuk mengantisipasi pasien susulan.
Berdasarkan laporan resmi Tim Surveilans Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa Dinas Kesehatan Kabupaten Batang per Senin (28/9/2026) pukul 07.00 WIB, jumlah kasus yang tercatat secara akumulatif mencapai 674 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 pasien dilaporkan masih menjalani perawatan inap di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang. Data tersebut masih dapat berubah mengikuti proses verifikasi dan perkembangan kondisi pasien.
Investigasi Harus Transparan
Gibran meminta penyebab dugaan keracunan segera diungkap melalui pemeriksaan ilmiah dan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, hasil investigasi harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi diperlukan agar kejadian tersebut menjadi bahan pembelajaran sekaligus dasar perbaikan pelaksanaan program MBG.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” kata Gibran.
Penyebab pasti kejadian belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi diumumkan. Karena itu, seluruh informasi mengenai sumber makanan maupun tahapan yang diduga bermasalah tetap harus diverifikasi.
Evaluasi dari Dapur hingga Distribusi
Evaluasi keamanan pangan perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, proses pencucian, pengolahan, pemorsian, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Waktu antara proses memasak dan konsumsi juga harus diperhatikan untuk mencegah berkembangnya bakteri atau terjadinya kontaminasi.
Selain itu, kondisi dapur, kebersihan peralatan, suhu penyimpanan, kualitas air, kesehatan penjamah makanan, kendaraan distribusi, dan ketepatan waktu pengiriman harus memenuhi standar keamanan pangan.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi. Petugas terkait perlu melakukan pemantauan langsung dan berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemkab Batang menyatakan Badan Gizi Nasional telah melakukan investigasi terhadap dapur SPPG di Kecamatan Bawang. Operasional dapur tersebut dihentikan sementara selama proses pemeriksaan dan evaluasi berlangsung.
Perbaikan Menjadi Prioritas
Gibran berharap hasil investigasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan secara nasional.
Setiap temuan harus segera ditindaklanjuti, termasuk melalui perbaikan prosedur, peningkatan kemampuan petugas, penguatan pengawasan, serta pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan.
Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan dan kualitas makanan. Pencegahan kejadian serupa menjadi bagian penting untuk melindungi penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah (rils).
Pos terkait
Baca juga
