Gubernur Banten Dorong Akses Keuangan Merata untuk Cegah Pinjol Ilegal

Jakarta|Eranews.id – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya konkret untuk mencegah praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, hingga bank emok.

Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto No. 6, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (10/9/2025).

“Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Andra Soni kepada media.

Menurut Andra, perluasan akses keuangan menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk menekan praktik keuangan ilegal yang kerap menjerat masyarakat kecil dengan bunga tinggi dan syarat yang memberatkan. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan formal yang aman dan terjangkau.

“Alhamdulillah, salah satu wilayah kita, Kota Tangerang Selatan, mendapatkan nominasi sebagai kabupaten/kota percepatan akses keuangan daerah,” tambahnya.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Rakornas TPAKD menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan akses keuangan yang inklusif.

“Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional guna mempercepat akses keuangan daerah melalui kerja sama lintas sektor, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Airlangga.

TPAKD sendiri merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, yang bertujuan mempercepat penyediaan layanan keuangan di daerah, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus memperluas literasi dan inklusi keuangan, termasuk dengan menggandeng perbankan, koperasi, serta pelaku jasa keuangan yang terpercaya. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat tidak lagi tergoda atau terjebak dalam skema keuangan ilegal (rils).