Teknologi|Eranews.id – Dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri, telah menggemparkan publik. Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan data NPWP secara massal di forum gelap.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden ini. Hal ini disampaikannya usai Rapat Paripurna DPR RI RUU APBN 2025 pada Kamis (19/9).
“Kita sedang melakukan evaluasi mendalam. Saya telah meminta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk segera mengidentifikasi penyebab kebocoran data ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem keamanan data,” tegas Sri Mulyani.
Ancaman Serius terhadap Keamanan Data
Kebocoran data dalam skala besar seperti ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan data pribadi masyarakat. Data NPWP yang berisi informasi sensitif seperti nama, alamat, dan nomor telepon, jika disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari penipuan identitas hingga tindak kejahatan lainnya.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Publik pun menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah terkait kasus ini. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengungkap siapa pelaku di balik kebocoran data ini dan memberikan sanksi yang tegas. Selain itu, masyarakat juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan data agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Langkah-langkah Antisipasi
Menyikapi situasi ini, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, terutama melalui internet. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman kebocoran data antara lain:
Kebocoran data NPWP skala besar ini menjadi peringatan bagi kita semua akan pentingnya keamanan data pribadi. Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keamanan data masyarakat terlindungi (red).