JAKARTA — Dinamika politik nasional tengah diwarnai perbincangan hangat mengenai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tengah bergulirnya isu dugaan gerakan makar yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta kabar pengunduran diri tiga kader utama partai tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan analisis hukum dan politik terkait potensi konsekuensi yang dapat dihadapi sebuah partai apabila terbukti terlibat dalam gerakan yang mengancam kekuasaan negara.
Dilansir dari Faktakini.info, pandangan tersebut disampaikan Mahfud MD saat berbincang bersama Rizal Mustary melalui kanal YouTube Mahfud MD Official. Dalam diskusi yang mengulas dinamika politik mutakhir serta mundurnya tiga tokoh penting PSI—yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha—pada 9 November 2026 lalu, Mahfud mengingatkan bahwa setiap partai politik dapat menanggung risiko hukum berat jika fakta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindakan melawan kekuasaan.
“Dampaknya, partainya bisa dibubarkan,” tegas Mahfud.
Ketika dimintai penegasan mengenai apakah konsekuensi tersebut juga berlaku bagi PSI, Mahfud mengiyakannya dengan memberikan garis batas yang jelas. Ia menekankan bahwa sanksi pembubaran partai politik tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan asumsi atau tuduhan semata, melainkan wajib bertumpu pada pembuktian hukum yang sah.
“Iya, kalau melawan kekuasaan, kalau terbukti ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, pakar hukum tata negara tersebut memaparkan bahwa fokus dugaan makar yang mencuat saat ini masih berpusat pada Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia menilai tidak menutup kemungkinan perkara tersebut berkembang apabila hasil penelusuran hukum menemukan keterkaitan pihak lain, termasuk partai politik yang aktivitasnya pada masa pemilu kerap dikaitkan dengan mantan Kapolri tersebut.
“Kalau itu diungkap lalu terbukti menuju ke arah makar, bisa kena partainya bubar, orang-orangnya ditangkap. Namanya ini politik, dan itu banyak terjadi di masa lalu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, pembahasan juga menyentuh sejumlah isu yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan keberpihakan aparat pada momentum pemilu, seperti isu hilangnya atribut partai lain hingga pemanggilan sejumlah lurah menjelang kegiatan tertentu. Kendati demikian, seluruh dugaan tersebut dinilai tetap memerlukan proses penelusuran dan pembuktian hukum yang objektif.
Terkait mundurnya tiga figur penting PSI, Mahfud menduga langkah tersebut berkaitan dengan kalkulasi politik serta dinamika situasi yang sedang berkembang. Meski sorotan politik terhadap PSI kian menguat, hingga kini belum ada ketetapan hukum yang menyatakan PSI terbukti terlibat dalam gerakan makar, sehingga segala potensi konsekuensi yang disampaikan tetap bergantung sepenuhnya pada proses dan hasil pembuktian hukum.