Foto: Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK (Kurniawan/detik)
Jakarta|Eranews.id— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang selama 18 tahun. Merespons langkah bersejarah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk mematuhi seluruh mekanisme hukum yang diatur dalam regulasi baru tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sebagai institusi penegak hukum, KPK akan senantiasa tunduk dan melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pembentuk undang-undang.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ungkap Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan bahwa kehadiran UU Perampasan Aset sangat sejalan dengan visi pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Menurutnya, upaya pemberantasan rasuah tidak semata-mata diukur dari penghukuman badan terhadap pelaku, melainkan juga sejauh mana negara mampu memulihkan kembali kerugian keuangan negara secara optimal.
Sebagai langkah awal implementasi, KPK akan segera mempelajari dan menganalisis secara mendalam setiap pasal dalam undang-undang tersebut untuk memetakan ketentuan yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan KPK.
“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tuturnya.
Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa selama ini setiap penindakan perkara korupsi yang ditangani KPK selalu diarahkan pada pemulihan aset negara melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Bahkan, untuk memaksimalkan perampasan aset hasil kejahatan, KPK kerap melapisinya dengan jerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ketok palu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi jajaran Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Seluruh peserta sidang paripurna secara bulat menyatakan persetujuan saat pimpinan rapat menanyakan pengesahan draf RUU tersebut menjadi undang-undang (red).