Mahasiswa BEM SI Beri Jokowi Nilai 10 dari 100, Minta Presiden Tak Cawe-Cawe di Pilkada 2024
BEM SI beri nilai 10 dari 100 pada kinerja Jokowi dan meminta Presiden untuk tidak terlibat dalam Pilkada 2024. Kritik mencakup isu HAM, korupsi, dan lingkungan. Ffoto Istimewa: Jeprima Tribunnews.com JAKARTA, | Eranews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sepuluh tahun terakhir dengan nilai rendah, yakni 10 dari 100.
Kritikan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Rabu (24/7/2024), dengan salah satu tuntutannya meminta Presiden untuk tidak terlibat dalam Pilkada 2024.
Kritik Kinerja Jokowi
Herianto, perwakilan dari BEM SI Pusat, menyatakan bahwa nilai tersebut didasarkan pada berbagai isu yang dianggap tidak ditangani dengan baik oleh pemerintahan Jokowi. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan adalah:
– Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Menurut Herianto, pemerintahan Jokowi gagal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahannya.
– Korupsi: Herianto juga mengkritik lemahnya penegakan hukum dalam kasus korupsi, yang dianggap semakin meluas di berbagai sektor pemerintahan.
– Lingkungan Hidup: Kebijakan lingkungan yang dianggap tidak pro-rakyat dan lebih menguntungkan perusahaan besar, seperti pembukaan lahan hutan untuk industri, juga menjadi alasan penilaian rendah ini.
Permintaan untuk Tidak Cawe-Cawe di Pilkada
Selain kritik terhadap kinerja, BEM SI juga mendesak agar Jokowi tidak terlibat atau “cawe-cawe” dalam Pilkada 2024. Herianto menegaskan bahwa netralitas presiden sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan adil.
“Kami meminta Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur dalam Pilkada 2024. Biarkan proses demokrasi berjalan dengan fair tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk Presiden,” ujar Herianto.
Respon Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan oleh BEM SI.
Namun, aksi ini menjadi sinyal kuat dari kalangan mahasiswa yang menginginkan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Penilaian rendah yang diberikan oleh BEM SI terhadap Presiden Jokowi menyoroti berbagai masalah yang dianggap belum terselesaikan dengan baik.
Tuntutan agar Presiden tidak terlibat dalam Pilkada 2024 mencerminkan kekhawatiran akan integritas proses demokrasi di Indonesia.
Related posts
Baca juga
