Blunder Unggah Video Bongkar Gedung Sebelum Lelang Rampung, Aroma Pengondisian Proyek Kantor Bupati OKU Rp 16,55 M Malah Mencuat

waktu baca 3 menit
Minggu, 22 Nov 2026 14:49 0 37 MOB-ID | jawirdisumatra

BATURAJA — Aroma dugaan pengondisian proyek konstruksi berskala besar kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Paket pekerjaan Rehabilitasi Kantor Bupati Kabupaten OKU Tahun Anggaran APBDP 2026 dengan nilai pagu mencapai Rp 16.557.000.000,00 pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU disorot tajam akibat kejanggalan tahapan pelaksanaannya.

​Berdasarkan penelusuran tim investigasi serta perbandingan dokumentasi digital dengan data resmi sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten OKU (Kode Tender 10176623000 / Kode RUP 67990178), ditemukan indikasi kuat bahwa aktivitas pekerjaan fisik di lapangan telah berlangsung jauh mendahului tahapan penetapan pemenang maupun penandatanganan kontrak.

​Kejanggalan tersebut bermula dari temuan dokumentasi unggahan media sosial Facebook tertanggal 4 November 2026. Dalam rekaman visual yang diunggah oleh salah satu akun yang diyakini berkaitan dengan aktivitas pelaksana lapangan, tampak pekerjaan fisik rehabilitasi berupa pembongkaran bagian bangunan gedung Kantor Bupati OKU sudah berjalan dan menghasilkan tumpukan puing material

​Padahal, apabila merujuk pada jejak digital dan data resmi sistem SPSE Kabupaten OKU per tanggal 11 November 2026, paket proyek senilai Rp 16,55 miliar tersebut tercatat1 masih berada pada tahapan Tender Ulang (Masa Sanggah) dengan keterangan alasan ulang “Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran”.

Artinya, pada tanggal 4 November 2026 saat aktivitas pembongkaran gedung dipamerkan ke ruang publik, proses evaluasi tender ulang belum rampung dan secara hukum belum ada satu pun penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Bahkan hingga 17 November 2026, kendati nama PT. DSA Putra Batom (harga negosiasi Rp 15.975.224.781,00) telah ditayangkan pada tab pemenang, kolom Pemenang Berkontrak pada sistem SPSE tercatat masih kosong atau belum berikatan kontrak resmi.
​Fakta berjalannya pekerjaan fisik sebelum kontrak diterbitkan memunculkan tanda tanya besar di tengah publik terkait integritas proses pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten OKU.

Kondisi ini mengindikasikan seolah-olah mekanisme tender ulang di sistem SPSE hanya berjalan sebagai formalitas administratif untuk melegalkan pihak yang diduga telah dikondisikan bekerja lebih awal di lapangan. Selain menyoroti pekerjaan mendahului Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), tim investigasi juga menelusuri keterkaitan sejumlah pihak lokal di lapangan yang sempat dimintai klarifikasi awal guna memastikan apakah pelaksanaan proyek tersebut benar-benar dikerjakan langsung oleh tenaga teknis resmi milik perusahaan pemenang atau justru mengarah pada praktik pengalihan pekerjaan utama (pinjam bendera) yang dilarang undang-undang.

​Secara normatif, pelaksanaan pekerjaan fisik sebelum penandatanganan kontrak dan penerbitan SPMK serta dugaan persekongkolan atau pengalihan pekerjaan utama bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khususnya Pasal 6, Pasal 7, Pasal 52, Pasal 53, serta sanksi Daftar Hitam dalam Pasal 78), Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berpotensi bersinggungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara.

​tim investigasi telah melayangkan upaya konfirmasi langsung—baik melalui pesan singkat maupun surat konfirmasi resmi tertanggal 18 November 2026—kepada pejabat teknis inisial Iskd yang diyakini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket proyek tersebut di Dinas PUPR Kabupaten OKU.

​Namun, hingga berita ini diturunkan pada Sabtu (22/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi atas dasar hukum dimulainya aktivitas pembongkaran dan rehabilitasi gedung Kantor Bupati OKU pada 4 November lalu.

Tim investigasi akan terus mengupayakan pengumpulan data tambahan guna kepentingan publikasi lanjutan, serta menelusuri secara mendalam beragam indikasi kejanggalan yang diduga melibatkan oknum pelaksana lapangan maupun pihak-pihak terkait lainnya yang dinilai turut berkontribusi terhadap potensi penyimpangan dalam tahapan proyek ini.

Pihak redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas PUPR Kabupaten OKU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait, maupun manajemen PT. DSA Putra Batom untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MOB-ID | jawirdisumatra

LAINNYA