Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggugat penetapan UMP DKI Jakarta 2027 Rp6,13 juta ke PTUN. (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana).
Jakarta|Eraenews.id — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan rencana untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ancaman gugatan tersebut dilayangkan sebagai bentuk keberatan atas besaran UMP Ibu Kota yang dinilai belum mencerminkan tingkat kebutuhan hidup pekerja.
Berdasarkan pernyataan pihak KSPI, salah satu alasan utama di balik persiapan langkah hukum tersebut adalah nominal UMP DKI Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 dinilai berpotensi lebih rendah apabila dibandingkan dengan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di wilayah penyangga seperti Kabupaten/Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Menurut pandangan serikat pekerja, ketimpangan tersebut menjadi persoalan krusial mengingat biaya hidup di wilayah DKI Jakarta secara riil dinilai lebih tinggi dibandingkan daerah penyangga di sekitarnya.
Kondisi penetapan upah minimum yang berada di bawah wilayah industri seperti Bekasi dan Karawang dinilai berisiko menekan daya beli buruh dan pekerja yang beraktivitas di Jakarta. Melalui rencana pengajuan gugatan ke PTUN, KSPI berupaya menguji dasar pertimbangan serta formula penetapan kebijakan pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait UMP DKI Jakarta 2027 (Red).