Deretan Poin Krusial UU Perampasan Aset yang Resmi Disahkan DPR RI: Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana hingga Kejar Aset di Luar Negeri

waktu baca 4 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 07:24 0 21 Redaksi

Jakarta|Eranews.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk mengembalikan aset hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) menegaskan bahwa kehadiran undang-undang ini membawa pergeseran paradigma dalam penegakan hukum nasional. Penanganan perkara kejahatan kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman badan terhadap pelaku, melainkan juga berfokus pada pemulihan kerugian finansial akibat tindak pidana.

Berikut adalah rincian poin-poin krusial yang diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset tersebut:

1. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based Forfeiture)

Salah satu terobosan utama dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction based forfeiture), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.

Merujuk Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset apabila pelaku:

  • Meninggal dunia;

  • Melarikan diri;

  • Mengalami sakit permanen; atau

  • Tidak diketahui keberadaannya.

Mekanisme ini berlaku untuk aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar pada saat diperoleh. Meski demikian, perampasan aset ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum pidana masih memungkinkan untuk dijalankan.

2. Sasar Korupsi hingga Judi Daring, Penipuan Haji, dan Kripto

UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 4 dan penjelasannya, cakupan kejahatan yang menjadi sasaran meliputi:

  • Narkotika dan psikotropika;

  • Terorisme dan pendanaan terorisme;

  • Penyelundupan manusia, senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;

  • Perdagangan orang;

  • Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, termasuk judi daring (online), penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, hingga kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto.

3. Jenis Aset dan Pengecualian Fasilitas Umum

Pasal 5 mengatur jenis aset yang dapat dirampas negara, mulai dari hasil kejahatan yang telah diubah bentuk kekayaannya, barang sarana kejahatan, hingga aset yang tidak diketahui pemiliknya. Negara juga berwenang merampas aset sah milik pelaku sebagai pengganti jika aset hasil kejahatan tidak ditemukan. Namun, aset yang telah beralih fungsi menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan demi kepentingan masyarakat.

4. Mekanisme Penghentian Transaksi, Pemblokiran, dan Penyitaan

Untuk mencegah harta hasil kejahatan dipindahtangankan, undang-undang mengatur langkah cepat pengamanan aset:

  • Penghentian Transaksi: Berlaku maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari.

  • Pemblokiran: Memerlukan izin ketua pengadilan negeri (proses maksimal 2 hari) dan berlaku paling lama 7 hari, dapat diperpanjang satu kali selama 7 hari.

  • Penyitaan: Dilakukan maksimal 15 hari sejak izin terbit dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 7 hari.

5. Pengejaran Aset di Luar Negeri dan Batas Waktu Sidang 60 Hari

Permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan—khusus pelaku buron, diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)—dengan kewajiban pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana (Pasal 9, 10, dan 36).

Proses pemeriksaan di pengadilan maupun tingkat kasasi (yang bersifat final dan mengikat) masing-masing dibatasi paling lama 60 hari (Pasal 44, 46, dan 50). Sementara itu, Pasal 22 memberi kewenangan negara untuk memblokir dan menyita aset di luar negeri, atau menyita aset pengganti di dalam negeri yang setara nilainya jika permintaan luar negeri ditolak.

6. Perlindungan Pihak Ketiga, Pengawasan, dan Asas Non-Retroaktif

Undang-undang tetap menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi jika haknya dirugikan (Pasal 30, 31, dan 37), meski hak ini tertutup bagi buronan atau terdakwa in absentia.

Terkait tata kelola, aset rampasan akan dikelola oleh badan bentukan Presiden dan diawasi oleh badan independen beranggotakan lima orang atas persetujuan DPR. Aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang terancam sanksi etik, administratif, hingga pidana.

Selain itu, Pasal 72 dan Pasal 74 menegaskan bahwa regulasi ini tidak berlaku surut—hanya menjerat tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku efektif, yakni 12 bulan setelah diundangkan serta pasca-terbentuknya badan pengelola dan pengawas.

Catatan Proses Penyusunan di Parlemen

Penyusunan undang-undang ini melalui tahapan panjang sejak dimulai pada Agustus 2025, penyusunan draf pada September 2025, penetapan usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, hingga pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026. Komisi III DPR RI mencatat pembahasan melibatkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), minimal 87 rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing secara terbuka kepada publik (red).

LAINNYA