Gubernur Banten Andra Soni Gerak Cepat Benahi Tol Jakarta–Tangerang dan Tangerang–Merak, Fokus Keselamatan Pengguna Jalan

SERANG|Eranews.id – Pemerintah Provinsi Banten terus menunjukkan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pelayanan dan kenyamanan berkendara di ruas Jalan Tol Jakarta–Tangerang dan Tangerang–Merak. Meski pengelolaan jalan tol bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Banten, Andra Soni, dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Jalan Tol yang digelar pada Selasa (26/5/2026). Dalam forum tersebut, Pemprov Banten menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pengatur Jalan Tol, Jasa Marga, Astra Infra, hingga unsur Forkopimda untuk membahas peningkatan kualitas layanan jalan tol.

Baca Juga

11 bulan  lalu

KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terkait Dugaan Suap Mutasi Jabatan

175

“Walaupun bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, pelayanan jalan tol tetap menjadi perhatian serius kami karena digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Andra Soni.

Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati guna meningkatkan standar pelayanan jalan tol sekaligus meminimalisasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas.

Empat Langkah Strategis Pelayanan Jalan Tol

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pj Gubernur Al Muktabar Raih Penghargaan Atas Capaian 99% UHC Provinsi Banten

453

Pertama, dilakukan perbaikan jalan tol secara masif untuk memastikan kondisi jalan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada titik-titik yang dikeluhkan masyarakat akibat kerusakan maupun ketidaknyamanan berkendara.

Kedua, dilakukan penertiban parkir liar di bahu jalan tol serta pengawasan terhadap kendaraan truk besar yang melanggar aturan penggunaan jalur kanan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi potensi kecelakaan.

Ketiga, pemerintah bersama para pengelola jalan tol mulai melakukan persiapan pembatasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diterapkan mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari target nasional menuju Zero ODOL 2027.

Keempat, dilakukan langkah antisipatif terhadap potensi genangan air di sejumlah ruas jalan melalui kajian pelebaran drainase pada 11 titik rawan genangan, khususnya saat intensitas hujan tinggi.

Menurut Andra Soni, kolaborasi lintas sektor ini menjadi bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat Banten memperoleh akses transportasi yang aman, nyaman, dan layak.

“Keselamatan serta kenyamanan masyarakat di jalan raya menjadi prioritas utama. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan,” tegasnya.

Komitmen Pemprov Banten untuk Pengguna Jalan

Langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten ini diharapkan dapat menjawab berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan tol, mulai dari kerusakan jalan, kemacetan akibat kendaraan besar, hingga persoalan genangan air yang sering mengganggu mobilitas.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, operator jalan tol, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, pelayanan jalan tol di wilayah Banten diharapkan semakin optimal dan memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan.

Call To Action / Penutup

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terkini mengenai pelayanan infrastruktur dan kebijakan transportasi melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Banten serta tetap mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama (rils).