Indonesia Pangkas Ekspor Gas Alam, PM Singapura Lawrence Wong Minta Komitmen Kontrak Dihormati

Internasional|Eranews.id— Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong, memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan Pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk memangkas pasokan ekspor gas alam ke Singapura. PM Wong mengimbau agar seluruh pihak tetap menghormati dan menepati komitmen yang tertuang dalam kontrak komersial yang telah disepakati.

Ia juga memberi sinyal kepada para importir gas di Singapura untuk mengambil tindakan hukum atau teknis yang diperlukan demi melindungi hak-hak serta kepentingan bisnis mereka.

“Kami mengharapkan semua pihak menepati komitmennya, dan importir gas Singapura akan menempuh segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” ujar PM Wong, dikutip dari The Straits Times, Minggu (25/10/2026).

Alasan Pemangkasan Pasokan Gas Indonesia

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyatakan bahwa Indonesia memangkas pasokan ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar satuan termal Inggris per hari (billion British thermal units per day/BBTUD) mulai 24 Oktober 2026. Pemangkasan pasokan melalui jalur pipa dari Natuna dan Sumatera ini dilakukan demi memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri serta menjaga ketahanan energi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Otoritas Pasar Energi (Energy Market Authority/EMA) Singapura menyampaikan bahwa pemangkasan tersebut hanya mencakup kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD. Berdasarkan data importir, pengurangan riil yang diterima tercatat sebesar 17 BBTUD selama jangka waktu 18 hari.

Singapura Antisipasi Krisis Energi dan Kaji Tenaga Nuklir

PM Wong menegaskan bahwa Singapura telah mengantisipasi risiko gangguan pasokan energi melalui pembangunan terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memperbanyak diversifikasi sumber impor.

Guna memperkuat ketahanan energi jangka panjang, Singapura juga mulai mengkaji penggunaan tenaga nuklir secara serius sebagai opsi energi bersih. Pemerintah Singapura dijadwalkan mengundang Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) pada tahun 2027 mendatang untuk melakukan evaluasi menyeluruh mencakup 19 aspek keselamatan dan tanggap darurat.

“Keselamatan harus didahulukan. Namun kita tidak boleh menutup kemungkinan hanya karena hal itu sulit atau kontroversial. Risiko dan manfaat harus dinilai cermat demi masa depan energi kita,” tutur PM Wong.

Selain isu energi, PM Wong juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam menyelesaikan tantangan kawasan, termasuk penanganan kejahatan penipuan daring (online scam) hingga dampak kabut asap (red).