Dimyati Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Banten

Kota Serang|Eranews.id – Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menghadiri pengukuhan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (21/9/2026).

Momentum tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dan BPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta akuntabel.

Dimyati berharap kepemimpinan baru di Perwakilan BPKP Banten semakin memperkuat pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Perkuat Pengawasan Sejak Perencanaan

Dimyati menilai pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal. Pendampingan sejak penyusunan rencana dan anggaran dinilai dapat mencegah kesalahan administrasi, pemborosan, pekerjaan berkualitas rendah, serta potensi pelanggaran hukum.

BPKP juga diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan setelah persoalan muncul, tetapi aktif memberikan peringatan dini dan rekomendasi perbaikan kepada organisasi perangkat daerah.

Menurut Dimyati, empat tahapan yang perlu dikendalikan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Ia meminta BPKP memberikan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten berjalan sesuai aturan dan terbebas dari praktik korupsi.

“Jangan sampai ada pejabat di Provinsi Banten terkena OTT,” kata Dimyati seusai pengukuhan.

Pastikan Anggaran Bermanfaat bagi Masyarakat

Pengawasan yang kuat tidak hanya dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan. Pengawasan juga harus memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.

Karena itu, kualitas pelaksanaan program harus mendapatkan perhatian sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, serah terima, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

Dimyati mendorong penerapan prinsip value for money, yaitu memastikan anggaran digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi program yang tidak tepat sasaran, belanja yang berpotensi boros, keterlambatan pekerjaan, maupun kegiatan yang hasilnya belum dirasakan masyarakat.

Dorong Penguatan SPIP

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Buyung Wiromo Samudro menyatakan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan menjadi salah satu bagian penting dalam pendampingan kepada pemerintah daerah.

SPIP diperlukan untuk membangun daya tahan organisasi dalam menghadapi risiko penyimpangan, kesalahan pengelolaan anggaran, dan kelemahan administrasi.

Pengendalian internal bukan hanya menjadi tugas inspektorat atau aparat pengawasan. Pimpinan daerah dan kepala perangkat daerah juga harus terlibat dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas.

Keteladanan pimpinan, kejelasan pembagian kewenangan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap aturan, dan sistem pelaporan yang terbuka menjadi unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional. BPKP

Sinergi dengan Inspektorat Daerah

Penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan koordinasi antara BPKP, Inspektorat Provinsi Banten, inspektorat kabupaten dan kota, serta seluruh perangkat daerah.

BPKP dapat memberikan pendampingan, asistensi, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, inspektorat daerah menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian temuan pemeriksaan, meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset dan anggaran daerah.

Sinergi juga diperlukan dalam mengawal program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, pengelolaan badan usaha milik daerah, dan peningkatan pendapatan daerah.

Kepala Baru Siap Lanjutkan Program

Buyung menyatakan akan melanjutkan program pengawasan dan pendampingan yang telah berjalan di Provinsi Banten.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP akan tetap memperhatikan kedudukan inspektorat sebagai aparat pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan tata kelola.

BPKP juga akan mengevaluasi aturan dan kebijakan yang digunakan pemerintah daerah. Ketentuan yang belum lengkap perlu disempurnakan, sedangkan aturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan perlu diperbarui.

Kepemimpinan baru Perwakilan BPKP Provinsi Banten diharapkan semakin memperkuat budaya pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan daerah dilaksanakan secara bertanggung jawab (rils).