HIPJI Dukung Kebijakan Baru ISBN Perpusnas, Tegaskan ISBN Hanya Identitas Buku

Jakarta|Eranews.id – Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia (HIPJI) menyatakan dukungan penuh terhadap pembaruan kebijakan layanan International Standard Book Number (ISBN) yang diluncurkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Dukungan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan ISBN yang digelar di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Partisipasi aktif HIPJI dalam forum strategis tersebut menjadi wujud komitmen organisasi dalam mendukung penataan ekosistem penerbitan nasional, khususnya pada sektor publikasi ilmiah yang semakin berkualitas, akuntabel, dan sesuai standar internasional.

Dalam forum tersebut, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, memaparkan sejumlah pembaruan mendasar dalam kebijakan layanan ISBN. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah penegasan fungsi ISBN yang hanya diperuntukkan sebagai identitas unik bagi buku yang diterbitkan dan didistribusikan kepada masyarakat luas, bukan sebagai indikator kualitas akademik ataupun persyaratan administratif bagi dokumen internal perguruan tinggi.

Ketua Umum HIPJI menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai mampu meluruskan berbagai kesalahpahaman yang selama ini berkembang di lingkungan akademik.

“Selama ini ada beban administrasi yang menurut saya belum pas, di mana skripsi, tesis, disertasi, hingga laporan penelitian internal diwajibkan memiliki ISBN demi mengejar angka kredit. Kebijakan baru ini memberikan batas yang jelas. HIPJI sangat mendukung agar karya akademik diolah terlebih dahulu menjadi buku monograf atau buku referensi berkualitas sebelum diajukan ISBN-nya,” ujarnya.

Menurut HIPJI, kebijakan tersebut akan mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah nasional karena setiap karya yang memperoleh ISBN benar-benar telah memenuhi standar sebagai buku ilmiah yang layak dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu, HIPJI juga mengapresiasi langkah Perpusnas yang memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam menyelaraskan kebijakan penerbitan ilmiah nasional. Sinergi antarinstansi tersebut dinilai penting untuk menciptakan budaya publikasi yang lebih sehat sekaligus mengurangi penggunaan ISBN yang kurang tepat sasaran.

Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan inflasi penerbitan nomor ISBN di Indonesia yang sebelumnya menjadi perhatian International ISBN Agency, sehingga tata kelola penerbitan nasional semakin kredibel di tingkat global.

Tidak hanya pada aspek regulasi, HIPJI turut mengapresiasi peningkatan kualitas layanan teknis ISBN melalui pembaruan sistem antrean digital. Sistem baru tersebut memungkinkan penerbit yang harus melakukan revisi dokumen tetap mempertahankan posisi antreannya tanpa harus mengulang proses dari awal.

Perubahan ini dinilai akan memangkas waktu layanan secara signifikan dan memberikan kepastian bagi para penerbit, khususnya penerbit ilmiah yang setiap tahun menerbitkan ribuan buku hasil penelitian, monograf, maupun buku referensi.

Melalui momentum Forum Konsultasi Publik Layanan ISBN 2026, HIPJI menegaskan komitmennya untuk segera melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan institusi akademik di Indonesia.

HIPJI optimistis kebijakan baru ISBN akan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola publikasi ilmiah nasional sehingga menghasilkan karya-karya akademik yang lebih selektif, berkualitas, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat Indonesia (red).