Kapal induk Giuseppe Garibaldi dikawal kapal fregat dalam pelayaran dari Italia menuju Indonesia. Jakarta|Eranews.id – Kapal induk Giuseppe Garibaldi mendapat pengawalan sejumlah kapal fregat Italia selama menempuh pelayaran dari Italia menuju Indonesia.
Pengawalan dilakukan ketika kapal melintasi kawasan strategis dan berisiko tinggi, mulai Laut Merah, Teluk Aden, hingga Laut Arab.
“Selama melintasi Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab akan dikawal beberapa kapal fregat Italia,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul, Selasa (25/8/2026).
Setelah memasuki wilayah perairan Indonesia, pengamanan perjalanan kapal tersebut akan dilanjutkan TNI AL dengan mengerahkan sedikitnya dua Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis fregat.
Unsur udara dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) juga direncanakan terlibat dalam rangkaian penyambutan dan kegiatan on board Giuseppe Garibaldi.
Giuseppe Garibaldi bertolak dari Italia pada Senin (24/8/2026) malam waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia.
Perjalanan menuju Indonesia diperkirakan memakan waktu lebih dari 20 hari. Kapal dijadwalkan melintasi Terusan Suez sebelum memasuki Laut Merah, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia.
Dalam perjalanan tersebut, kapal juga direncanakan singgah di Jeddah, Arab Saudi, dan Colombo, Sri Lanka, sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memperkirakan Giuseppe Garibaldi tiba di Indonesia antara 15 dan 20 September 2026.
Selama perjalanan, kapal masih menggunakan nama ITS Giuseppe Garibaldi dan mengibarkan bendera Italia. Pergantian nama serta bendera akan dilakukan setelah kapal tiba dan resmi diserahterimakan kepada Indonesia.
Setelah tiba di Indonesia, kapal induk eks Angkatan Laut Italia tersebut akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.
Pengukuhan, pergantian bendera, dan perubahan nama direncanakan berlangsung pada 25 September 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi tersebut di atas kapal.
Sebelum dioperasikan TNI AL, Giuseppe Garibaldi akan menjalani pemeriksaan, penyesuaian sistem, persiapan personel, dan proses integrasi dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.
TNI AL juga akan menyiapkan pelatihan bagi penerbang agar mampu melakukan pendaratan helikopter maupun pengoperasian unsur udara dari atas kapal.
KRI Gajah Mada direncanakan dapat mendukung pengoperasian helikopter TNI AL, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat. Pemanfaatan lintas matra tersebut diharapkan memperkuat kemampuan operasi gabungan TNI.
Selain memperkuat kemampuan pertahanan maritim, kapal tersebut direncanakan mendukung operasi selain perang, terutama misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
Geladaknya dapat dimanfaatkan untuk pengoperasian helikopter dalam pengiriman bantuan, evakuasi korban, dan mobilisasi personel ke wilayah terdampak bencana.
Kapal juga berpotensi digunakan sebagai pusat komando terapung dalam operasi kemanusiaan di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Namun, pengoperasian kapal tetap membutuhkan penyesuaian teknis, kesiapan awak, dukungan logistik, fasilitas pemeliharaan, dan doktrin operasional yang sesuai dengan kebutuhan TNI AL.
Giuseppe Garibaldi direncanakan terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI pada Oktober 2026.
Kapal tersebut akan menjadi salah satu unsur dalam parade lintas laut atau sailing pass bersama armada TNI AL lainnya. Kapal juga diproyeksikan menjadi tempat bagi Presiden, menteri, dan pejabat TNI untuk menyaksikan parade alutsista laut.
“Sesuai rencana awal, Garibaldi akan dilibatkan sebagai salah satu unsur sailing pass HUT TNI ke-81,” ujar Tunggul.
Keterlibatan dalam HUT TNI akan menjadi salah satu penampilan awal kapal setelah resmi menggunakan nama KRI Gajah Mada dan bendera Merah Putih.
Giuseppe Garibaldi diterima Indonesia melalui skema hibah antarpemerintah dari Republik Italia.
Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan pada 20 Juli 2026.
Persetujuan kemudian dilanjutkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026 sebagai bagian dari mekanisme penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.
DPR menekankan penerimaan kapal harus disertai kesiapan doktrin, sumber daya manusia, biaya operasional, pemeliharaan, serta transfer teknologi bagi industri pertahanan nasional (red).