Tangerang|Eranews.id – Gubernur Banten Andra Soni meresmikan tujuh Unit Sekolah Baru (USB) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten, Senin (31/8/2026).
Peresmian dipusatkan di SMAN 33 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sepatan. Tujuh sekolah tersebut dibangun pada 2025 dan menambah daya tampung pendidikan menengah serta pendidikan khusus sekitar 1.356 peserta didik.
Andra Soni mengatakan pembangunan USB menjadi bagian dari peta jalan Program Banten Cerdas untuk mewujudkan pendidikan yang tersedia, terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan.
“Tidak hanya sekadar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu, menghadirkan kesempatan belajar yang lebih dekat dan lebih luas bagi anak-anak di Provinsi Banten,” kata Andra.
Tujuh Sekolah Baru di Banten
Tujuh Unit Sekolah Baru yang diresmikan meliputi:
- SMAN 33 Kabupaten Tangerang di Kecamatan Sepatan;
- SMKN 16 Kabupaten Tangerang;
- SMKN 12 Kota Tangerang;
- SKh 01 Kabupaten Serang;
- SMKN 2 Cihara, Kabupaten Lebak;
- SMAN 9 Kota Serang; dan
- SMKN 17 Kabupaten Pandeglang.
Pembangunan sekolah tersebut dilakukan sebagai intervensi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung dan mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Kehadiran sekolah baru juga diharapkan mengurangi persoalan jarak, biaya perjalanan, dan persaingan masuk sekolah negeri yang selama ini dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah.
Selain pembangunan USB, Pemprov Banten menjalankan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk meningkatkan kapasitas sekolah yang telah beroperasi. Pemprov Banten
Sekolah Gratis Jangkau 60.705 Siswa
Pemerataan akses pendidikan juga diperkuat melalui Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan Sekolah Khusus swasta.
Pada tahun ajaran 2025/2026, program tersebut menjangkau 801 sekolah swasta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 60.705 peserta didik.
Program Sekolah Gratis menjadi solusi bagi masyarakat di daerah yang belum mempunyai kapasitas sekolah negeri mencukupi. Melalui kerja sama dengan sekolah swasta, peserta didik tetap dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala biaya sekolah.
“Kita arahkan untuk mewujudkan pendidikan yang semakin merata, terjangkau, dan berkualitas,” ujar Andra.
Keterlibatan sekolah swasta dinilai penting karena pembangunan sekolah negeri membutuhkan proses perencanaan, penyediaan lahan, penganggaran, pembangunan infrastruktur, serta penyiapan tenaga pendidik.
Program tersebut juga diarahkan untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan anak-anak Banten dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. ANTARA Banten
Partisipasi Pendidikan Meningkat
Andra mengungkapkan sejumlah indikator pendidikan menengah di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA dan SMK sederajat meningkat dari 63,50 persen pada 2024 menjadi 65,28 persen pada 2025.
APM menggambarkan persentase penduduk usia sekolah yang mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.
Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA dan SMK sederajat meningkat dari 79,42 persen menjadi 82,97 persen. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 3,55 poin persentase dalam satu tahun.
Menurut Andra, peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah menengah yang memperoleh akses pendidikan. Namun, capaian itu juga memperlihatkan masih besarnya ruang perbaikan.
“Pekerjaan kita belum selesai. Justru angka-angka itu menjadi alasan mengapa Pemprov Banten harus terus memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemkab dan Pemkot Diminta Siapkan Lahan
Andra mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kolaborasi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru, khususnya terkait penyediaan lahan.
Persoalan lahan menjadi salah satu tahapan yang membutuhkan waktu panjang karena harus melalui pemeriksaan status kepemilikan, kesesuaian tata ruang, proses pengadaan, dan penyerahan aset.
Pembagian peran diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat. Pemerintah kabupaten atau kota menyiapkan lahan, sedangkan Pemerintah Provinsi Banten menangani pembangunan infrastrukturnya.
“Lahannya disiapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota, pembangunan infrastrukturnya oleh provinsi,” jelas Andra.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut. Meskipun pengelolaan SMA, SMK, dan SKh menjadi kewenangan pemerintah provinsi, masyarakat kabupaten dan kota merupakan penerima manfaat langsungnya.
Tidak Berhenti pada Pembangunan Gedung
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin memastikan sekolah yang telah dibangun akan didukung melalui pemenuhan guru, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana pembelajaran.
Pemprov Banten juga akan memperkuat mutu pembelajaran, tata kelola sekolah, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Khusus untuk SMK, pembangunan sekolah diarahkan untuk memperluas pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan dunia kerja.
Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri perlu dikembangkan agar lulusan memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan untuk bekerja maupun berwirausaha.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan USB tidak hanya diukur dari jumlah bangunan dan tambahan daya tampung. Sekolah juga harus mempunyai tenaga pendidik yang memadai, fasilitas pembelajaran yang layak, tata kelola yang baik, dan mutu lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga Sambut Kehadiran SMAN 33
Kehadiran SMAN 33 Kabupaten Tangerang mendapat sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Sepatan.
Ketua RT setempat, Muhadi, mengatakan warga telah lama menantikan sekolah negeri yang lebih dekat. Sebelumnya, sebagian anak kesulitan mengakses sekolah negeri karena persoalan jarak dan keterbatasan daya tampung.
Warga lainnya, Tri Hardi, mengatakan masyarakat juga terbantu oleh Program Sekolah Gratis yang telah dilaksanakan melalui sekolah swasta mitra.
Kehadiran sekolah negeri baru dan Program Sekolah Gratis diharapkan dapat saling melengkapi dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah Sepatan dan sekitarnya.
Pada rangkaian peresmian tersebut, Andra Soni juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan pendidikan bagi masyarakat sekitar sekolah (rils).