Berhasil Tekan Gini Rasio Banten ke Angka 0,312, Gubernur Andra Soni Raih Penghargaan Tokoh Katalisator Pembangunan Inklusif Daerah

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 06:12 0 19 Redaksi

Jakarta|Eranews.id — Gubernur Banten, Andra Soni, menerima penghargaan prestisius sebagai Tokoh Katalisator Pembangunan Inklusif Daerah atas keberhasilannya menekan angka ketimpangan sosial ekonomi secara signifikan di Provinsi Banten. Berbagai kebijakan strategis yang digulirkan pemerintah daerah dinilai efektif menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini ratio Provinsi Banten ke angka 0,312 pada tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Transmedia, Latif Harnoko, kepada Gubernur Andra Soni dalam malam penganugerahan Detikcom Awards 2026 yang digelar di Java Ballroom, The Westin, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.

Wujud Komitmen Jalankan Asta Cita dari Desa

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas pemantauan media terhadap kinerja pembangunan yang telah dijalankan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selama dua tahun terakhir.

Capaian ini sekaligus menjadi pemacu semangat untuk terus mempersempit jurang ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Banten.

“Kami berkomitmen bagaimana bisa melaksanakan Asta Cita keenam Bapak Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,” tegas Gubernur Andra Soni.

Program Bang Andra dan Sekolah Gratis Jadi Kunci

Lebih lanjut, Andra Soni memaparkan bahwa untuk mengejar ketertinggalan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemprov Banten mengeksekusi sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat.

Di sektor konektivitas wilayah, Pemprov Banten menggulirkan program pembangunan infrastruktur bertajuk Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) guna membuka akses ekonomi perdesaan. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah merealisasikan program sekolah gratis untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Khusus (SKh) swasta, serta Madrasah Aliyah.

“Hal itu sebagai langkah Pemprov Banten memberikan kesempatan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikannya di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Banten,” jelasnya.

Melalui kombinasi penguatan infrastruktur perdesaan dan perluasan akses pendidikan gratis yang merata, Pemprov Banten optimistis tren penurunan ketimpangan sosial ekonomi akan terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota (rils).

LAINNYA