Pemerintah Percepat Hilirisasi Industri Nasional dengan 21 Proyek Senilai USD40 Miliar
Rektor UI Heri Hermansyah umumkan keputusan sidang etik Bahlil Lahadalia Jakarta | Eranews.id – Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri nasional guna memperkuat ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis seperti minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan senilai USD618 miliar untuk tahun 2025. Pada tahap pertama ini, terdapat 21 proyek dengan total investasi USD40 miliar yang telah dibahas secara rinci, termasuk jenis dan lokasi investasi yang akan direalisasikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai pertemuan.
Salah satu proyek utama dalam program ini adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Penyimpanan minyak ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun kilang minyak (refinery) dengan kapasitas 500 ribu barel per hari. Kilang ini akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia dan diharapkan mampu memastikan pasokan energi dalam negeri tetap stabil serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Bahlil menegaskan bahwa proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.
“Sekarang kita tidak butuh investor asing untuk menjalankan proyek ini. Semua akan didanai oleh pemerintah dan swasta nasional, sementara teknologi yang dibutuhkan akan kita adopsi dari luar. Bahan bakunya dari kita, dan pasar domestik pun siap menyerap hasil produksinya,” tegasnya.
Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan dengan mengolah tembaga, nikel, dan bauksit menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti alumina.
Prioritas Hilirisasi di Berbagai Sektor
Presiden Prabowo telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional. Sektor-sektor tersebut mencakup:
– Mineral (tembaga, nikel, bauksit)
– Minyak dan gas (refinery dan penyimpanan minyak)
– Perikanan, pertanian, dan perkebunan
– Kehutanan dan energi terbarukan
Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Bahlil menegaskan bahwa proyek ini akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
“Hilirisasi ini akan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kami akan memastikan keseimbangan antara investasi berbasis padat karya dan padat teknologi.
Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan bisa meningkatkan pendapatan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah optimistis bahwa proyek-proyek hilirisasi ini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Pos terkait
Baca juga
