Pj Gubernur Banten Bahas UMP 2024 dengan Perwakilan Serikat Buruh
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menerima sejumlah perwakilan dari Serikat dan Federasi buruh Se-Provinsi Banten di Ruang Transit Pendopo Gubernur, Kamis, (28/11/2024). Pertemuan tersebut salah satunya membahas tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Turut hadir mendampingi Pj Gubernur, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi.
📷:@hikmatullah04 Serang|Eranews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari serikat dan federasi buruh se-Provinsi Banten di Ruang Transit Pendopo Gubernur, Kamis (28/11/2024). Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, yang mendampingi Pj Gubernur.
Komunikasi Terbuka dengan Buruh
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dan perwakilan buruh. Al Muktabar menyatakan bahwa dialog ini adalah bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam memperhatikan aspirasi pekerja di seluruh wilayah provinsi.
“Pemerintah Provinsi Banten ingin memastikan bahwa proses penetapan UMP dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kesejahteraan buruh serta keberlangsungan usaha,” ujar Al Muktabar.
Dalam diskusi, serikat buruh menyampaikan harapan agar penetapan UMP 2024 mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi yang ada. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan terkait upah minimum.
Dukungan dari Disnakertrans
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Ia memastikan bahwa aspirasi dari serikat buruh akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rekomendasi UMP.
“Proses penetapan UMP melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari kalangan buruh, untuk mencapai keseimbangan antara hak pekerja dan kebutuhan dunia usaha,” jelas Septo.
Harapan ke Depan
Dengan berlangsungnya dialog ini, diharapkan keputusan terkait UMP dapat diterima semua pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha. Pemprov Banten menegaskan akan terus membuka ruang diskusi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Serikat buruh menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Salah satu perwakilan buruh menyampaikan, “Kami mengapresiasi langkah Pj Gubernur untuk membuka dialog. Semoga hasilnya benar-benar merefleksikan kebutuhan buruh di Banten.”
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan mendukung kesejahteraan masyarakat pekerja. Hasil akhir dari pembahasan UMP ini akan diumumkan dalam waktu dekat, setelah melalui berbagai proses evaluasi (rilis).
Related posts
Baca juga
